Fery Auparay
Fery Auparay

Polda Diminta Responsif Berantas Pungli

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kepolisian Daerah Papua Barat diminta responsif menyambut instruksi presiden Joko Widodo tentang pemberantasan pungutan liar atau pungli di daerah.

Sekretaris Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kabupaten Manokwari Fery Auparay mengharap Polda segara membuka layanan call center untuk mencegah dan memberantas praktik pungli.

Menurut dia, instruksi pemberantasan pungli yang diserukan Presiden Joko Widodo sebaiknya dimaknai sebagai pesan nasional. Aparat penegak hukum terutama Kepolisian di daerah harus proaktif menyambut instruksi tersebut.

Layanan call center, sebaiknya dilakukan di tingkat Polda dan seluruh Polres. Call center akan mempermudah masyarakat melaporkan setiap kasus pungutan liar yang ditemui.

“Saya rasa Bapak kapolda memiliki cukup kapasitas untuk menginstruksikan seluruh Polres di Papua Barat agar menyiapkan nomor call center,”kata dia.

Terkait pemberantan pungli, kata dia, presiden telah membentuk satuan tugas sapu bersih atau Satgas Saber pungli. Hal ini dinilai sebagai sikap tegas presiden terhadap kasus tersebut.

Fery berharap, daerah menyambut niat presiden tersebut, sebab, praktik pungli sangat mengkawatirkan. Aksi itu dinilai sebagai kendala yang cukup signifikan bagi perkembangan usaha serta pertumbuhan ekonomi daerah.

“Layanan call center sangat penting sebagai bentuk respon cepat Polda dan seluruh Polres. Kami tak ingin ada pembiaran atas prilaku buruk para oknum pelaksana layanan publik di daerah ini,”ujarnya.

Fery mengaku, pernah menjadi korban pungli di pelabuhan Wasior, Teluk Wondama atas kegiatan pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ia lakukan dari Manokwari ke daerah tersebut.

Atas kasus tersebut, ia pun menyampaikan laporan ke Polres setempat dengan menyertakan bukti pendukung. Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut atas laporanya itu.

“Kasus yang saya alami ini bisa sebagai indikator betapa parahnya kasus pungli di daerah ini. Kalau saya yang anak Papua saja mereka (para pelaku) berani menarik pungutan, lalu bagaimana nasib saudara-saudara pengusaha kita yang pendatang. Mereka pasti mengalami hal yang sama bahkan mungkin lebih buruk,”sebutnya.

Dia menjelaskan, praktik pungli yang terjadi pada sektor perhubungan terutama terkait transportasi barang akan berdampak buruk terhadap pemberlakuan harga barang.

Masyarakat ekonomi menengah kebawah dinilai sebagai pihak yang akan menerima dampak paling besar atas aksi pelaku pungli. Ia ingin daerah bergegas menyambut instruksi presiden.(IBN)

Tinggalkan Balasan