Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (kanan)

Polda Papua Barat Bidik Mafia Tanah

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kepolisian Daerah Papua Barat sedang bersiap-siap untuk memberantas praktik mafia tanah.  Irwasda Polda Papua Barat Kombes Pol Achmad Marhaindra, Senin (20/3) mengatakan, beberapa waktu lalu Kapolri Jendral Polisi Tito Karmavian bersama Kementerian Agraria menandatangani kesepahaman kerjasama di Jakarta.

“Setelah menandatangi MoU (Mamorandum of Understanding) tersebut, bapak Kapolri langsung memerintahkan seluruh jajaran agar menindaklanjuti di daerah masing-masing,” kata Irwasda.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat untuk menindaklanjuti perintah Kapolri tersebut.

Dia mengutarakan, Presiden Joko Widodo sedang gencar memberantas praktik pungutan liar (pungli). Pemberantasan mafia pertanahan sebagai bagian dari upaya memberantas praktik pungli dalam pengurusan dokumen pertanahan.

“Bapak presiden ingin masyarakat benar-benar mendapat pelayanan secara baik dan terbebas dari pungutan yang memberatkan dan tidak sesuai aturan, termasuk dalam mengurus sertifikat tanah,” kata dia lagi.

Pihaknya meminta masyarakat untuk menyampaikan laporan jika mengalami atau menjadi korban atas praktik mafia pertanahan di daerahnya.

Dia menambahkan, sesuai perintah Kapolri, pemberantasan mafia pertanahan dilakukan di setiap provinai. Polri mengoptimalkan peran Polda dan seluruh jajarannya di daerah.

“Perintah Kapolri sudah sangat jelas, dalam waktu yang tidak lama lagi kami harus berkoordinasi dengan BPN Papua Barat,” tambahnya. (IBN)

Tinggalkan Balasan