Ilustrasi

Polda akan Surati Kejagung Panggil Auditor BPK

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat akan menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta persetujuan pemanggilan dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi KONI Papua Barat 2012-2013.

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP. Johan Harapan Sitorus, Jumat (29/4), mengatakan dua auditor yang dimaksud akan dipanggil sebagai mereka yang bertugas melakukan audit dana Pembangunan Kantor KONI Papua Barat 2012-2013.

“Sebab itu penyidik Polda Papua Barat akan menyurati (Kejagung) Republik Indonesia agar meminta persetujuan pemanggilan dua auditor BPK RI, karena lembaga BPK memiliki hak imunitas,” kata Sitorus kepada Cahaya Papua.

Kehadiran kedua auditor BPK menurut Sitorus merupakan permintaan dari tersangka dugaan korupsi YR, mantan Pelaksana Harian Ketua KONI Papua Barat tahun 2012. “Menurut tersangka YR, kedua auditor itu sudah melakukan audit terhadap dana KONI tahun 2012 namun hasilnya tidak menemukan kerugian Negara,” kata Sitorus.

Hasil audit BPK tersebut menurut YR seperti dikatakan Sitorus, berbeda dengan hasil audit yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Papua Barat tahun 2015 yang menyebut terindikasi adanya kerugian negara Rp 26,7 miliar. “Dengan dasar inilah tersangka meminta dihadirkan auditor BPK RI guna memberi keterangan,” tambah Sitorus.

Sitorus mengatakan penyidik akan menindaklanjuti permintaan YR namun dengan memperhatikan UU Nomor 15/2006 tentang BPK. Dalam UU itu menurut Sitorus, penyidik kepolisian untuk menghadirkan auditor BPK harus melalui persetujuan Kejangsaan Agung.

“Untuk itu kami akan berkordinasi dengan Kejagung agar menghadirkan auditor BPK itu sebagai solusi akhir. Bila hal itu tidak di setujui Kejagug maka kami tidak bisa berbuat apa apa.

Walau demikian kami tetap optimis sepanjang ini merupakan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh bersama,” tambahnya lagi.

Saat ini penyidik masih menyusun berkas perkara tersangka YR ” apabilah kami anggap persyaratan formil maupun materil sudah lengkap maka kami akan kirim ke Kejaksaan Tinggi Kejati Papua begitu pula kalau ada petunjuk terhadap pemanggilan Auditor BPK maka tetap kami tindak lanjuti” ujarnya.

Terlepas dari itu, Sitorus mengatakan, pemeriksaan terhadap YR lebih sedikit mudah karena penyidik menggunakan data-data yang menjerat tersangka berbeda dalam kasus yang sama yakni AR. Dalam kasus ini berkas YR dan AR dipisahkan.

Menurut Situros, peran YR dalam dugaan Kasus KONI Papua Barat sebagai Ketua Harian Ketua KONI tahun 2012. “Dia menjabat sejak Januari hingga November kemudian mengundurkan diri dan diambilalih oleh AR yang saat itu menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan Anggaran. Jadi masuk tahun 2013 baru tersangka AR menjabat sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat,” jelas Sitorus. (MAR)

Tinggalkan Balasan