Kabid HUMAS POLDA Papua Barat

Polda Tanggapi Pernyataan Kuasa Hukum Eks Ketua Harian KONI

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat AKBP Johan H Sitorus menyikapi pernyataan kuasa hukum tersangka korupsi dana pembangunan kantor KONI Albert Rombe, Yules RI Kelo, yang mendesak agar Polda mempercepat kasus yang membelit kliennya.

Johan Sitorus mengatakan, adalah wajar jika kuasa hukum meminta pihaknya untuk mempercepat berkas perkara kepada Kejati Papua sebab kuasa hukum memang dibayar untuk membela kliennya.

“Polisi dalam menetapkan tersangka kan berdasarkan fakta-fakta, sehingga siapa saja bisa berbicara mengenai pembelaan termasuk kuasa hukum AR yang memang dibayar untuk membela kliennya,” kata Johan Sitorus kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/2).

Menanggapi pernyataan Yules yang mendorong agar pengurus inti KONI seperti ketua umum, bendahara umum dan sekretaris umum ikut diperiksa polisi, menurut Johan Sitorus, hal itu bisa saja dilakukan jika nanti ada fakta baru di pengadilan. Sejauh ini menurut dia baru Albert Rombe yang merupakan tersangka utama dalam kasus ini.

Terlepas dari itu ia mengatakan Polda Papua Barat telah mengirim surat ke Kejati Papua terkait rencana menyita sejumlah aset yang dimiliki Albert Rombe. Surat tersebut telah dikirim pekan lalu dan sedang menunggu balasan dari Kejati Papua.

Sementara itu mengenai perkembangan kasus KONI, sejauh Sitorus mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang JR, ZU dan SL. Ketiganya telah diperiksa sekitar 3 kali.

Johan Sitorus mengatakan polisi memeriksa ketiga orang tersebut sebab sudah mengantongi sejumlah bukti yang membutuhkan keterangan lanjutan dari mereka.

Yules RI Kelo pernah meminta penyidik Polda Papua Barat segera melengkapi berkas tersangka terhadap kliennya ke Kejati Papua.

Ia juga mengatakan kliennya telah memberikan sejumlah informasi seperti kemana aliran dana itu digunakan dan siapa saja yang menggunakan kepada penyidik selama diperiksa. Menurut dia informasi tersebut merupakan petunjuk agar penyidik bisa menjerat tersangka lain.

“Namun kami merasa aneh sebab petunjuk ini seolah-olah diabaikan penyidik untuk mengembangkan siapa dalang dibalik ini,” kata Yules Jumat pekan lalu. “Kami akan akan menyurati Mabes Polri untuk melakukan supervisi dalam penyelidikan kasus ini.”

Ia juga meminta agar penyidik berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menetapkan aset yang dimiliki kliennya sebagai bagian dari tuduhan korupsi Rp. 26,7 miliar. “Itu harus diteliti lebih dalam,” katanya.

Selain itu Yules menjamin bahwa kliennya akan membuka aliran uang yang dituduhkan kepada kliennya dalam persidangan.

Alber Rombe, eks ketua harian KONI Papua Barat, diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 sebesar Rp 26,7 miliar. Ia dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 27 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Jumlah seluruh anggaran untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat sebesar Rp. 43 Miliar. |ADLU RAHARUSUN