Polisi Dituntut Humanis dan Memberi Pelayanan Cepat

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Kepolisian Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Jenderal Tito Carnavian mendorong jajaran kepolisian Polda Papua Barat untuk mengubah model pelayanan kepada publik dan berlaku humanis. Polda Papua Barat dituntut memberikan pelayanan cepat dan prima sama seperti pelayanan perbankan.

Hal ini terungkap dalam pembicaraan jarak jauh video conference yang berlangsung tertutup antara Kapolri Tito Carnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kapolda Papua Barat Royke Lumowa dan pejabat utama Polda Papua Barat, Sabtu (20/8).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat AKBP. Hari Supriono mengatakan pembicaraan tersebut menekankan kepolisian untuk lebih responsif terhadap pelaporan dan pelayanan kepada publik.

Untuk menerapkan model pelayanan tersebut, kepolisian dituntut untuk mengubah kultur kerja, kinerja dan pengelolaan media yang lebih profesional.

“Menpan RB sudah menyiapkan tim untuk menilai pelayanan publik yang ada di kepolisian. Dengan model pelayanan seperti perbankan akan memudahkan masyarakat mengakses dan melapor kepada polisi dengan cepat,” terang mantan Kapolres Teluk Bintuni ini usai mengikuti video conference.

“Kapolri dan Menpan juga meminta agar jajaran Polri bekerja dengan cepat serta menghindari pelayanan birokrasi yang berbelit belit, memperhatikan transparansi serta kinerja yang terarah dan terukur,” ujarnya menambahkan.

Dalam video conference tersebut juga diinformasikan bahwa di seluruh Polda akan dibentuk tim cyber crime yang dikelola personil polri yang memiliki kemampuan mengelola teknologi informasi. Tim ini akan bertugas langsung dibawah bidang hubungan masyarakat Polda, Ditlantas serta Ditreskrimum.

Ia juga menekankan bahwa pembicaraan juga menekankan soal pemberian remunirasi 100 persen bagi personil kepolisian yang menunjukan kinerja baik dan berkualitas.

“Polisi yang bertugas di daerah daerah memiliki fungsi ganda sebagai rohaniawan dalam memberi ceramah di masjid, gereja serta tempat ibadah lain, itu merupakan tuntutan polisi humanis yang tidak bisa di tawar-tawar,” tambahnya. (MAR)

 

Tinggalkan Balasan