Ilustrasi kapal pengangkut gas. |Merdeka.com

Polisi Kesulitan Ungkap Tersangka Korupsi 41 Miliar di Kantor Pelabuhan Bintuni

BINTUNI,CAHAYAPAPUA.com—- Kasus dugaan korupsi besar yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 41 Milyar di lingkungan Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) Bintuni sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih kesulitan mengungkap kasus yang telah bergulir selama enam bulan tersebut.

Kapolres Teluk Bintuni, AKBP. Hary Supriyono mengaku pihaknya telah memeriksa puluhan saksi namun belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. “Karena korupsi tidak seperti kasus pidana umum, pokoknya harus hati-hati dan butuh waktu yang panjang. Banyak yang harus dilakukan prosesnya,”ujarnya.

Diakui beragam kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mengusut kasus ini. Kendala tersebut, yaitu sulitnya meminta keterangan dari internal syahbandar (kantor pelabuhan, red.) Bintuni. Selain itu saksi dari salah satu agen yaitu PT. Kanaka sulit untuk dihadirkan.

Hal ini berhubungan tidak beroperasinya lagi perusahaan tersebut karena telah putus kontrak dengan pihak LNG Tangguh. Kesulitan menyesuaikan waktu untuk memeriksa saksi dari LNG Tangguh juga menjadi kendala dalam pemeriksaan. Selanjutnya juga terkait dengan kerahasiaan Bank yang berhubungan dengan aliran dana tersebut.

Meskipun menemui sejumlah kendala dalam mengusut kasus korupsi penghasilan negara bukan pajak, Kapolres optimis bisa mengatasi kendala tersebut.”Tapi kendala itu bisa kita tempuh. Pemanggilan bisa dilakukan secara paksa, kalau sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali namun tidak mau hadir. Karena dianggap menghambat proses hukum. Tapi upaya itu belum dilakukan meski sudah dilakukan pemanggilan,” ucapnya.

Dikatakan kasus dugaan korupsi tersebut merupakan kasus yang ditemukan pada tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 pihaknya tetap akan kembali memburu kasus korupsi yang baru.”Untuk 2015 kita dibebankan untuk menangani satu kasus korupsi,”pungkasnya.

Semantara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Herman Dasilva saat dikonfirmasi mengatakan bahwa semua kasus yang disidik oleh polisi termasuk kasus dugaan korupsi di Syahbandar Bintuni harus melalui kejaksaan dengan mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). Karena semua kasus akan bermuara ke pengadilan melalui kejaksaan.

“Jika tidak dikirimkan SPDP, maka ketika mereka kirim berkas maka kami tidak terima atau ditolak. Mekanisme kerja yang selama ini berjalan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kasus dugaan korupsi tersebut sudah mema suki tahapan penyidikan. |ARI MURTI

Tinggalkan Balasan