Ilustrasi kapal pengangkut gas. Foto : Merdeka.com

Polisi Selidiki PNBP Kapal Pengangkut Gas di Teluk Bintuni

BINTUNI,CAHAYAPAPUA.com- Polres Teluk Bintuni tengah berupaya membongkar kasus korupsi yang nilainya cukup besar di Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan (KUPP) Teluk Bintuni, Papua Barat.

Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni AKP. A.R. Manurung mengatakan kasus korupsi di Kantor Pelabuhan Bintuni disinyalir menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp. 30 miliar.

Modus tindak pidana korupsi yang dilakukannya adalah tidak menyetorkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sejak tahun 2011 hingga 2014.

Penghasilan tersebut menurut Kasat Reskrim, berasal dari retribusi kapal-kapal besar pengangkut gas LNG dengan tujuan luar negeri.

“Modusnya itu tidak menyetorkan padahal mereka telah memungut PNBP, kemudian tidak sepenuhnya disetorkan ke kas negara, seperti uang tambat dan lainnya untuk kapal-kapal besar yang tujuan luar negeri yang mengangkut gas dari LNG Tangguh,” jelasnya.

Untuk menangani kasus tersebut, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sekitar 11 orang saksi. Namun kedepannya masih banyak saksi lagi yang akan diperiksa.

Meskipun demikian pihaknya hingga saat ini belum menetapkan tersangka, walaupun ada beberapa orang yang diduga bertanggung jawab terhadap kebocoran uang negara tersebut.

Pihak yang telah diperiksa sebagai saksi diantaranya dari pihak BP Tangguh, pihak keagenan yaitu Energi Marine Indonesia dan Kanaka serta dari pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan (KUPP) Bintuni.

“Belum ada penetapan tersangka, tetapi menduga pejabat yang lama, sekarang kemudian bendaharanya di Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Bintuni. Kepala kantor lama belum diperiksa, cuma baru saksi-saksi dan bendaharanya, baru itu saja,” tegasnya.

Meskipun dugaan korupsi telah dilakukan sejak tahun 2011, namun penyelidikan kasus ini baru bisa dilakukan pada tahun 2014. Bahkan untuk menuntaskan kasus ini, masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihaknya menghadapi banyak kendala.

“Kendala yang dihadapi untuk menghadirkan saksi-saksi sulit. Apalagi energi marine itu sudah diputus kontraknya dari pihak BP, jadi mereka tidak ada disini,” katanya.

“Total kerugian negara yang diperkirakan diatas Rp. 30 miliar, tetapi kalkulasi yang pasti belum ada, karena masih dihitung. Seluruh data yang dikehendaki belum didapat. Jika sudah dapat, maka dari situlah diketahui kerugiannya kan,” tutupnya. |ARI MURTI

Tinggalkan Balasan