Kapolres Teluk Bintuni AKBP Andriano Ananta.

Polisi telusuri dugaan penyelewengan dana desa di Bintuni

BINTUNI, Cahayapapua.com— Kepolisian Resor Teluk Bintuni tengah melakukan tahap penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana desa (DD) tahun anggaran 2016, di beberapa kampung.

Kapolres AKBP Andriano Ananta, Rabu (8/11) mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan turun ke lapangan sejak mendapat informasi terkait ada dugaan penyelewengan dana desa tersebut.

“Sudah turun ke lapangan, sejak menerima laporan tersebut,” kata Kapolres usai kegiatan penandatanganan MoU pengawalan dan pengawasan dana desa antara Kepolisian Resor Teluk Bintuni dengan Pemerintah Daerah Kabupaten setempat di Aula KPU Bintuni.

Kapolres menegaskan bahwa semua informasi baik dari masyarakat maupun pihak pemerintah terkait dugaan penyalahgunaan dana kampung akan ditampung dan sudah barang tentu dicek kebenarannya dilapangan. Jika terbukti dia berjanji akan komitmen menegakan aturan perundang -undangan yang berlaku.

“Segala informasi yang diberikan sudah pasti kita tampung dan serap, dan harus saya telaah dulu, khususnya penyidik -penyidik saya, tidak sembarang. Misalnya, pak disana ada penyelewengan, kepala kampungnya nyelewengkan dana kampung, langsung main tangkap, tidak bisa, kita harus turun dulu ke lapangan, kita kroscek dilapangan, diselidiki dulu, memang ada ga penyelewengan, memang ada ga tindak pidana, kalau pastinya ada kita tindak,” ucapnya.

Ananta juga meminta publik tetap untuk bersabar, karena saat proses penyelidikan sedang dilakukan.

“Hasilnya seperti apa, bagiamana, teman -teman sabar dulu, teman -teman mengerti, kita penyidik ini diberikan bekerja dulu secara maksimal, baru nanti ada saatnya kita rilis berita itu, kalau dari sekarang belum apa -apa kita buka, kabur semua malingnya,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Petrus Kasihiw dalam kesempatan memberikan arahan pada acara pelantikan kepala distrik menyinggung bahwa dirinya telah mendapat bocoran dari kepolisian terkait ada dugaan penyelewengan dana desa di 9 kampung. Tidak disebutkan satu persatu, namun bupati hanya memberikan warning kepada aparat kampung supaya menggunakan dana tersebut dengan baik. Begitu pula dengan kepala distrik harus bisa membantu pemerintah mengawal dan mengawasi penggunaan dana program Presiden Joko Widodo tersebut. (art)

Tinggalkan Balasan