pilkada-serentak-2015.

Politisi Nilai Demonstrasi Dua Paslon Pilkada Kaimana ke Panwaslu Salah Alamat

KAIMANA, CAHAYAPAPUA.com- Politisi muda Kaimana Charlly Maipauw menilai demonstrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Kaimana bersama massa pendukungnya ke Panwas kabupaten kaimana terkait dikeluarkannya putusan Panwas Kabupaten Kaimana yang mengabulkan keseluruhan permohonan pasangan Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa pada sengketa Pemilukada salah alamat.

Charlly menegaskan, sengketa pemilukada yang diselesaikan di Panwas adalah sengketa antar peserta pemilukada dengan penyelenggara pemilukada terkait dikeluarkannya keputusan KPUD Kaimana, bukan merupakan sengketa antara peserta Pemilukada dengan peserta Pemilukada. Sehingga sangat disayangkan jika ada pasangan calon dan massa pendukungnya yang memprotes keputusan Panwas.

“Sengketa yang berlangsung di panwas dan telah diputuskan adalah sengketa antar peserta pilkada dalam hal ini Pasangan Drs Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa dan Pihak KPUD.sehingga tidak ada kaitannya dengan peserta pilkada yang lain,” ujarnya sembari menambahkan sangat sulit ditebak maksud dari demonstrasi di Kantor Panwas karena yang berdemo adalah pasangan calon dan masa pendukungnya, dengan materi memprotes putusan panwas terkait kasus sengketa pilkada.

“Apakah ini bentuk ketakutan terhadap Pasangan Matias dan Ismail atau ini bentuk intervensi pihak luar yang sudah dlakukan kepada KPU. Saya berharap tidak demikian dan saya masih menghargai komisioner Panwaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya dengan mengutamakan prinsip indenpendensi,” tukasnya.

Chally menambahkan bahwa aksi demo pasangan calon yang dilakukan kemarin sedikit menunjukkan kepada publik bahwa proses demokrasi Pemilukada di Kaimana sudah berjalan tidak netral.

“Saya sangat ketakutan apabila aksi tersebut di back up oleh KPUD yang mencoba mencari dukungan untuk menganulir keputusan Panwas. Karena menurut informasi yang kami peroleh bahwa aksi demonstrasi tersebut terlihat ada oknum komisioner KPU Kaimana yang hadir di lokasi demonstrasi walaupun berada di belakang massa dan jauh dari lokasi demo,” Charlly.

Ditegaskan, penyelesaian sengketa Pilkada Kaimana adalah dikeluarkannya Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana yang mengabulkan materi gugatan pemohon secara keseluruhan, bukan Rekomendasi Panwaslu. Konsekuensi dari keputusan Panwas atas sengketa Pilkada Kaimana wajib dilaksanakan oleh KPUD sehingga tidak ada lagi proses di tingkat yang lebih tinggi dan KPUD tidak berkewenangan untuk melakukan banding terhadap keputusan Panwas seperti ditegaskan dalam FATWA Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.

“Jika kita memahami peraturan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 memang Bawaslu dan Panwas telah di berikan kewenang yang lebih dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Sekarang kita tunggu saja KPUD Kaimana melaksanakan putusan Panwas untuk menerbitkan SK yang didalamnya memasukan Pasangan Drs Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2015. Dengan demikian Pemilukada yang berlangsung tanggal 9 Desember 2015 di ikuti oleh 3 pasang kandidat,” demikian Charlly.

Ditanya apabila KPUD Kaimana tidak menjalankan putusan Panwas, dengan santai Charlly menjawab, sanksi baik kode etik maupun pidana melekat pada Komisioner KPUD. Tugas kita lanjutnya, memberikan pembelajaran politik yang benar kepada masyarakat para konstituen, terlebih hal ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu, para kandidat maupun tim pemenangan.

“Jangan kita memberikan informasi yang bersifat provokatif kepada masyarakat, karena proses demokrasi yang saat ini sementara berjalan adalah bagian dari pembelajaran politik. Kalau yang tidak tau aturan dan cuma sebatas mendengar cerita sebaiknya tidak perlu dikembangkan ke masyarakat, dampaknya nanti terjadi perpecahan akibat kesalahan menafsirkan aturan,” pungkasnya. |ISABELA WISANG

Tinggalkan Balasan