Penandatangan berita acara kesepakatan pembukaan blokade pintu gerbang kantor DPR Papua Barat yang dilakukan melalui prosesi adat

Politisi Nilai Pengusulan SK Ketua DPRPB Salahi Prosedur

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Legislator DPR Papua Barat dari jalur Otsus Dominggus Sani, menilai Surat Keputusan Mendagri yang mengangkat Matheos Selano sebagai ketua DPR Papua Barat menyalahi prosedur.

Dominggus mengatakan, SK menyalahi prosedur karena gubernur Papua Barat belum pernah memberikan persetujuan terhadap usulan ketua DPRPB yang dilayangkan partai Demokrat.

Dia menerangkan, karena gubernur merasa penting bahwa posisi ketua DPRPB harus dijabat oleh orang asli Papua sehingga gubernur tidak memberikan persetujuan.

Akhirnya, gubernur mengirimkan surat kepada Demokrat terkait nama yang mereka usulkan tersebut, namun surat tersebut tidak direspon Demokrat.

“Gubernur tidak salah karena sudah merespon usulan tersebut. Minimal partai Demokrat merespon balik surat itu,” ujar dia kepada wartawan di kantor DPRPB kemarin. Tidak adanya respon balik Demokrat ini yang menurut Dominggus menyalahi prosedur.

“Gubernur tidak salah karena tidak pasif terhadap usulan calon ketua DPRPB, sehingga SK ini tidak prosedural,” ujar Dominggus mengacu pada SK Mendagri nomor 161.92-4632 tahun 2015 tertanggal 23 Juli yang memutuskan mengangkat Mateos Selano sebagai ketua DPRPB. “Sikap gubernur karena (ingin) menjaga keamanan daerah,” dia melanjutkan.

Seharusnya menurut Dominggus jika dalam 14 hari gubernur tidak meneruskan rekomendasi Demokrat kepada Kemendagri, maka pimpinan DPRPB bisa langsung mengusulkan calon ketua kepada presiden melalui mendagri.

Selain berbicara soal itu, Dominggus mengklaim SK Mendagri kepada Selano sebagai sikap yang tidak mengindahkan aspirasi masyarakat asli Papua yang dapat berimplikasi terhadap kepercayaan orang asli Papua kepada negara.

Disisi lain, dia menilai sikap partai Demokrat yang kukuh mempertahankan Selano sebagai ketua DPRPB akan melemahkan partai ini pada Pemilu 2019. “Kalau pak Roby (Ketua DPD Demorkat Papua Barat) mau bijak lihat suara rakyat, kalau tidak partai Demokrat akan rugi di Pemilu 2019. Kenapa tidak usulkan dirinya sendiri atau Imanuel Yenu. Mereka punya hak karena masih dijamin oleh negara,” Dominggus menilai.

Sebelumnya, Roby Nauw menegaskan Demokrat tidak lagi memiliki kewenangan terhadap keberadaan SK ketua DPRPB kepada Matheos Selano. “Kami sesalkan kenapa pemerintah daerah menolak SK ketua DPR Papua Barat. Seharusnya pemerintah daerah mengamankan SK yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat melalui Mendagri,” kata Roby.

Roby menilai penolakan warga terhadap terhadap keberadaan SK tersebut sebagai sikap yang subjektif. Dia juga mengatakan jika SK tersebut dinyatakan cacat hukum, maka pemerintah berhak meninjau kembali. “Apabila ditengah jalan ada perubahan, maka bisa dilakukan revisi dan menggantikan posisi ketua,” tutur Roby.

Roby menyatakan, dua nama kader Demokrat Matheos Selano dan Pieter Konjol telah diusulkan ke DPP Partai Demokrat sebagai calon ketua DPRPB. Selano diusulkan oleh Demokrat sementara Pieter Konjol oleh MRPPB dan gubernur. “Sesuai mekanisme partai DPP menerima Matheus Selano,” kata dia. | RASYID FATAHUDDIN