Sejumlah pemimpin politik rakyat Papua Barat berfoto usai deklarasi Saralana (Sumber: SUARAPAPUA.com)

Pertemuan Port Villa Cetuskan Satu Front Perjuangan Papua

Persatuan 3 faksi  pada pertemuan Port Villa  adalah langkah terbaik dalam rangka mendorong perjuangan (Papua Merdeka) yang lebih damai dan bersahabat.

MANOKWARI, CAHAYA PAPUA.COM— Tiga faksi politik Papua merdeka masing-masingWest Papua National Coalition for Liberation(WPNCL), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) akhirnya bersatu dalam front perjuangan yang sama.

Dalam simposium yang digelar di Saralana, Port Villa, Vanuatu, Sabtu (6/12/2014), sekitar pukul 15:30 waktu Vanuatu, tiga elemen ini mencetuskan sebuah badan persatuan nasional bernama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat.

Langkah maju lainnya adalah ketika pemimpin pergerakan Papua Merdeka dari tiga faksi tersebut juga mendeklarasikan kesepakatan bersama yang disebut “Saralana Declaration on West Papua 2014”. Deklarasi ditandatangani Dr. Rex Rumakiek dari WPNCL, Edison Waromi (NRFPB), dan Bucthar Tabuni dari PNWP.

Simposium juga secara demokratis memilih lima orang pemimpin untuk menjalankan ULMWP, yakni Octovianus Mote sebaga Sekretaris Jenderal, Benny Wenda sebagai Juru Bicara, dan tiga orang anggota yakni Jacob Rumbiak, Rex Rumakiek, dan Leonie Tanggahma.

“Walau terjadi diskusi yang panjang, namun kami telah sepakat untuk membentuk ULMWP. Badan ini lahir setelah pertemuaan yang digelar kurang lebih enam hari lamanya,” kata Sambom yang dikutip portal berita SUARAPAPUA.com.

Badan nasional dan deklarasi tersebut lahir dari kesadaran semua pimpinan faksi politik di Papua Barat yang memandang pentingnya persatuan.

“Penting untuk bersatu karena pemerintah Vanuatu sejak tahun 1980 sampai sekarang masih tetap memberikan dukungan penuh bagi Bangsa Papua Melanesia, dimana mereka mempertaruhkan harga diri Bangsa dan Rakyat Vanuatu bagi saudara-saudari mereka di Papua Barat,” kata Sebby.

Badan nasional ini akan melakukan diplomasi di tingkat internasional, termasuk akan menyusun verifikasi aplikasi keanggotaan Melanesia Spearhead Group bagi Papua Barat serta memperjuangkan persoalan Papua ke Pasific Island Forum (PIF) dan Komisi Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barack Sope, Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman, dan sejumlah tokoh adat masyarakat Vanuatu ikut menyaksikan penandatangan deklarasi Saralana.

Upacara adat yang dipimpin langsung oleh Presiden Dewan Adat Vanuatu, menutup penandatanganan deklarasi.

Sebelumnya, aktivis HAM Papua, Yan Christian Warinussy menyatakan persatuan para pemimpin dan elemen perjuangan rakyat Papua pada pertemuan tersebut adalah langkah terbaik dalam rangka mendorong perjuangan yang lebih damai dan bersahabat.

Pengalaman ketika Papua tidak diterima sebagai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2014, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari ini, mesti menjadi bahan pembelajaran. “Bangsa Papua tidak diterima menjadi bagian dalam MSG semata-mata akibat tak adanya persatuan diantara semua organ perjuangan politik rakyat Papua,” katanya. (Baca: Satukan perjuangan papua di Port Villa Vanuatu)

Warinussy mengatakan perjuangan politik untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri adalah sesuatu yang legal dan diakui secara universal. Itu sebabnya, orang Papua yang hendak menentukan nasib sendiri tidak boleh dikategorikan sebagai separatis atau mengganggu keamanan nasional Indonesia. Sebab perjuangan politik rakyat Papua selama ini sebenarnya dilakukan dalam nuansa damai.

“Terbukti sejak dialog nasional 22 Januari 1999 di IstanaNegara Jakarta bersama Presiden Habibie hingga Musyawarah Besar (Mubes) Tahun 2000 dan Kongres Papua II Tahun 2000 maupun Kongres Papua III. Semua dilaksanakan dalam semangat damai dan nir kekerasan,” katanya.

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG