ilustrasi, Humanisme (2)

Praktik Budaya Bisu

Oleh : I Ngurah Suryawan

 

Kekerasan, kekejian, kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia sering kali juga lebih berkaitan dengan kebisuan pihak korban sendiri daripada sekadar akibat kecurangan atau keserakahan pihak-pihak yang lain (Budi Susanto, S.J, 2003: 6).

Kompleksitas persoalan kekerasan yang terjadi di negeri ini, terkhusus di Tanah Papua, berlandaskan kepada situs-situs kekerasan yang tersimpan dalam sejarah kehidupan pribadi-pribadi orang Papua yang mengalami tragedi buruk tersebut. Budi Hernawan dan Theo van den Broek (1999; Giay, 2000:8-9) mendeskripsikan jika kita tanpa prasangka mengunjungi pelosok-pelosok tanah Papua seperti Wamena, Paniai, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Mindiptana, Timika, Arso, Mamberamo dan yang lainnya maka dengan mudah kita akan mendengar kisah-kisah sejarah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat biasa. Ingatan rakyat dengan tajam dan jernih mencatat rekaman persitiwa –peristiwa seperti ini:


Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampong yang dikasih habis sama ABRI; di lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitive; gunung itu dulu kami punya, sekarang orang sudah kasi rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan tetapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi undang-undang negara; kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada. Susah dapat obat karena mahal, dsb, dst.

 

Ingatan sejarah seperti itulah yang tersimpan di kehidupan masyarakat biasa yang berhubungan pengalaman mereka terhadap tragedi kekerasan yang masuk ke dalam rumah dan kehidupan pribadi mereka. Narasi-narasi yang diungkapkan seperti di atas tidak pernah dibukukan dan dicatat untuk disebarluaskan menjadi pengetahuan dari generasi ke generasi maupun bagi masyarakat luas. Nada dasar dari segala narasi tersebut adalah: kami dinilai bukan manusia. Artinya adalah kami tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek; obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme dan yang lainnya. Kenyataan itulah yang tersusun selama puluhan tahun dan menggelora sebagai sejarah bangsa Papua.

Sejarah kekerasan ini tidak pernah menjadi bagian dari pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Sudah tentu karena ini adalah sejarah yang dianggap buram dan dilarang diajarkan kepada para siswa karena akan mendorong munculnya gerakan separatisme generasi muda. Dengan demikian rangkaian peristiwa kekerasan yang berlangsung di tanah Papua hanya menjadi ingatan kolektif bangsa Papua di kampung-kampung dan di seluruh penjuru tanah, rawa, pesisir, dan pegunungan. Ingatan kekerasan dan penderitaan itulah yang diwariskan turun-temurun yang berarti juga pewarisan trauma korban. Oleh seorang teolog Johan Baptist Metz pernah melukiskan ingatan akan sejarah ini dengan menggunakan istilah memoria passionis yang berarti ingatan penderitaan. Memoria passionis ini bagaikan magma yang tersembunyi dari pandangan mata biasa tetapi menyimpan energi laten yang dahsyat dan siap menjungkirbalikkan status quo yang ada (Giay, 2000:8-9).

Praktik-praktik kekerasan dan pengalaman sejarah penuh penderitaan itulah yang mewarnai kehidupan orang-orang Papua saat tanah Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penderitaan itu diantaranya untuk menyebut beberapa contoh yaitu diantara tahun 1970-1999 melalui Operasi Pamungkas yang digelar aparat keamanan, ribuan orang Papua dibunuh di Sorong, Manokwari, dan Biak. Pada tahun 1970, kurang lebih sebanyak 70 orang Papua pria dewasa dikubur hidup-hidup di Biak. Beberapa tahun berikutnya sekitar 150 orang dari Tiom, Piramid, dan Kelila dikubur hidup-hidup. Di Wamena Jayawijaya di tahun 1977, beberapa orang kepala suku dipermalukan di depan rakyatnya.

Beberapa rentetan tragedi kekerasan tersebut di satu sisi memang sangat perlu diungkapkan dan diketahui oleh publik sebagai bentuk pengungkapan kekerasan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Papua. Namun di sisi yang lain, intimidasi yang dalam terhadap rakyat Papua juga telah memunculkan kebisuan untuk mengungkapkan kisah kekerasan yang mereka alami. Justru di tengah kebisuan itulah akan tumbuh pengendapan kekerasan yang              

 

I NGURAH SURYAWAN

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari Papua Barat

 

.