Pegawai Negeri Sipil formasi 2013/2014 dilingkungan Pemerintah Papua Barat

Presiden Setujui Pengangkatan Ribuan Honorer sebagai PNS

MANOKWARI, Cahayapapua.com—— Penantian panjang sebanyak 1.283 tenaga honorer di lingkungan pemerintahan provinsi Papua Barat akhirnya berbuah manis. Pemerintah pusat menyetujui mereka diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol mengatakan, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan langsung persetujuan itu dalam pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

“Presiden sudah menyetujui tenaga honorer yang berjumlah 1.283 orang supaya diangkat tahun 2016. Prosesnya harus mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” kata Kondjol.

Kondol yang mengaku sedang berada di Jakarta.  Dirinya bersama Gubernur Abraham. O.Atururi dan Sekda Nathaniel Mandacan.

Wakil Majelis Rakyat Papua Barat, Anike TH. Sabami secara bersama bertemu presiden.

Menurut Kondjol, dalam pertemuan di Istana, Presiden di dampingi Menteri Sekertaris Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Presiden sudah menyetujui karena setelah menganalisa ternyata rasio kepegawaian di Papua Barat, masih sangat dibutuhkan sehingga para honorer itu harus diangkat menjadi pegawai,” ujar Kondjol.

Selaku ketua DPRPB, Konjdol menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Presiden yang telah menyetujui pengangkatan tenaga honorer.

Sesuai catatan media ini, sekiranya 1.283 tenaga honorer yang akan diangkat tersebut telah bekerja sejak tahun 2005 hingga 2012. Dengan demikian, honorer yang masuk diatas tahun tersebut tidak termasuk dalam pengusulan ini.

Dia mengatakan, teknis pengangkatan ribuan honorer ini akan diatur oleh pemerintah provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat (DPRPB) didalam peraturan daerah. Juga berkoordinasi dengan Kemenpan dan RB.

“Presiden setuju pengangangkatan honorer ini diselesaikan tahun 2016. Pengangkatan mereka ini melalui ‘jalur khusus’ yang sudah ditentukan karena mereka telah bekerja lebih dari 10 tahun,” ujar Konjdol lagi.

 

Sanggupi pembiayaan

Disisi lain, Konjdol mengungkapkan tidak ada masalah dengan pembiayaan ribuan tenaga honorer ini. Dari sisi pendapatan, pemerintah provinsi Papua Barat dinilai mampu membiayainya.

“Dari dulu pemerintah telah membiayai ribuan honorer ini. Saya telah menyampaikan hal ini kepada pak Presiden bahwa dari sisi keuangan daerah, kita mampu membiayai dan tidak ada persoalan,” tandasnya.

Guna mencegah adanya permainan data  terkait nama-nama honorer atau mengantisipasinya data siluman, Kondjol menambahkan, DPRPB akan membentuk tim kerja.

“Tim ini akan membantu pemerintah daerah dalam hal validasi data tenaga honorer daerah. Ini perjuangan panjang yang terus kita upayakan meski ada moratorium tetapi ini mendapat dukungan Presiden karena kondisi di Papua Barat,” pungkasnya. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan