(Kanan ke kiri) Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Papua Barat Abdul Halil Kastella, Team Leader Kotaku Provinsi Papua Barat Kasan Pribadi, dan Kabid Fispra Bappeda Papua Barat Alberth Nauw ketika melakukan konferensi pers terkait program Kotaku.

Program Kotaku Diklaim Bakal Entaskan Kawasan Kumuh

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Guna mengupayakan desiminasi pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh, Bappeda Provinsi Papua Barat bersama Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat menggelar Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Senin (10/10/2016) di Swissbell hotel Manokwari.

Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Papua Barat, Abdul Halil Kastella mengatakan, pelaksanaan program Kotaku ini merupakan upaya untuk mewujudkan lingkungan di perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui prakarsa 100-0-100 dengan pemahaman, pencapaian 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat sampai akhir tahun 2019.

Lanjut Abdul Kastella, penanganan permukiman kumuh sendiri menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota. Karena selain menjadi permasalahan utama, juga sekaligus pilar penyangga perekonomian kabupaten/kota, dasar dari cita-cita bangsa.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target Nasional, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Untuk Papua Barat fokus penanggulangan di dua kabupaten/kota, yakni Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, mencakup 41 kelurahan/kampung, terdiri dari lokasi kumuh 27 kelurahan dan lokasi pencegahan 14 kelurahan.

Kabid Fispra Bappeda Papua Barat, Alberth Nauw yang mewakili Kepala Bappeda, mengatakan, untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya pemukiman kumuh, diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui bentuk program atau kegiatan inovatif dan tepat sasaran.

Kata Alberth, pemda punya peran penting dalam program Kotaku, karena sebagai regulator yang mengakomodir berbagai aspirasi pelaku pembangunan pemukiman. Pemda juga berperan memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan permukiman kumuh skala lingkungan, membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan serta membangun atau menguatkan peran kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman.

Selain pemda, peran masyarakat pun penting untuk mensinergikan perencanaan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan dengan skala kota, revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari orientasi penangulangan kemiskinan menuju orientasi penanganan permukiman kumuh.

Acara tersebut dibuka oleh staf ahli gubernur bidang pembangunan, Niko Uttung Tike yang mewakili Gubernur Papua Barat, yang didampingi Kabid Fispra Bappeda Papua Barat, Alberth Nauw, dan Team Leader Kotaku Provinsi Papua Barat, Kasan Pribadi. (BM)

Tinggalkan Balasan