housing-estate.co

PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI TERGANJAL PEMBEBASAN LAHAN

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—- Program pembangunan rumah bersubsidi khusus di Provinsi Papua Barat yang berada di sekitar perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat di base camp Arfai masih terkendala masalah pembebasan lahan.

“Program pembangunan 1 juta unit rumah ini bukan hanya mengenai rumah bagi perusahaan pengembang atau rumah umum, rumah khusus dan rumah komersial, namun pembangunan 1 juta rumah ini untuk memberikan layanan perumahan kepada seluruh masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, Hendri Wailan Kolondam di sela kegiatan workshop pembiayaan perumahan Provinsi Papua Barat, Kamis (11/6/2015) lalu.

Dalam realisasi pembangunan 1 juta unit rumah yang merupakan program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, permasalahan tanah masih menjadi kendala utama yang dihadapi Dinas Perumahan Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri mendapatkan kuota rumah KPR bersubsidi sebanyak 600 unit rumah, yang sementara di khususkan bagi para pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Papua Barat untuk mengatasi kendala legalitas lahan seluas 68 hektar yang akan digunakan sebagai areal perumahan.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan konsultasi dengan Dirjen Bankda Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, perusahaan pengembang dan perbankan.

“Kami telah melakukan konsultasi dengan Dirjen Bankda Kementerian Dalam Negeri terkait usulan-usulan pembangunan perumahan bagi para PNS dan masyarakat Papua Barat, hal utama yang dibahas adalah legalitas tanah, walaupun kita usul banyak tetapi ketika dilakukan verifikasi di lapangan ternyata legalitas tanah itu tidak jelas, maka kuota yang diusulkan itu tidak bisa dipastikan dapat terealisasi sesuai usulan,” jelas Hendri.

Dia berharap permasalahan tanah di Papua Barat bisa segera diselesaikan sebelum dilakukan tahapan pembangunan perumahan.

“Karena pembangunan rumah itu prinsip dasarnya adalah legalitas atau keabsahan tanah itu,” terang Hendri. | MUHAMMADRIZALDY