Kantor Bawaslu Papua Barat yang dipalang stafnya, Senin (18/9), sebagai protes atas kembali terpilihnya Alfredo Ngamelubun menjadi komisioner Bawaslu Papua Barat periode 2017-2022.

Protes komisioner terpilih, staf Bawaslu PB palang kantor

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Senin (18/9) pagi, sekitar  pukul 10.00 Wit,  kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) Papua Barat yang terletak di Brawijaya didatangi sejumlah pegawainya dan memalang kantor tersebut.

Mereka mengaku kecewa dengan hasil penetapan calon terpilih anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat periode 2017-2022, dimana Alfredo Ngamelubun dinyatakan lolos kembali.

Sementara itu melalui siaran pers, koalisi staf  Bawaslu Papua Barat menuding terpilihnya Alfredo karena dugaan permainan oleh salah satu panitia seleksi dengan yang bersangkutan.

“Padahal yang bersangkutan yang ditetapkan sebagai ketua Bawaslu Papua Barat telah memiliki latar belakang atau reputasi yang kurang baik sebelumnya, atau pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Bawaslu Papua Barat periode 2013 – 2015,” tuding mereka dalam siaran pers yang diterima Cahaya Papua, Senin sore.

“Kami meminta pihak BPK, Ombudsman Papua Barat dan pihak berwajib untuk mengusut tuntas temuan Rp. 19 miliar saat kepemimpinan saudara Alfredo pada tahun 2013-2015,” tambah mereka dalam siaran pers tersebut.

Sementara itu Alfredo Ngamelubun yang dihubungi Cahaya Papua perihal aksi penolakan dirinya menolak berkomentar. “Saya posisi di Jakarta, tolong ke sekretariat Bawaslu saja yah,” ucapnya. Alfredo diketahui berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan bersama komisioner lain dari Papua Barat yakni Ibnu Mas’ud dan Marlenny Momot.

Secara terpisah Sekretaris Bawaslu Papua Barat La Bayoni menyatakan tidak bisa berkomentar banyak terhadap keputusan Bawaslu karena mutlak merupakan kewenangan Bawaslu RI.

Menyinggung dugaan penyalahgunaan dana Rp 19 miliar pada tahun 2013- 2015 yang disoroti para pendemo, dia mengaku tidak mengetahuinya, karena pada periode dimaksud, dia berlum bergabung dengan Bawaslu Papua Barat.  “Saya tidak tahu soal itu karena belum bergabung dengan Bawaslu pada saat itu,” kilahnya.

Pantauan media ini, pasca pemalangan, kantor Bawaslu terlihat dijaga ketat kepolisian dari grup patroli rayon Polres Manokwari yang berjumlah 10 aparat. (cr-80)

 

Tinggalkan Balasan