Demonstrasi masyarakat adat Tambrauw di kantor gubernur Papua Barat jalan Siliwangi. Foto CAHAYA PAPUA, Toyiban

Protes Seleksi Legislator Papua, Warga Tambrauw Geruduk Kantor Gubernur

MANOKWARI- Masyarakat Adat Kabupaten Tambrauw, Senin (8/12/2014), kembali menyambangi kantor gubernur Papua Barat, menuntut sikap pemprov atas hasil seleksi 11 kursi DPRPB periode 2014-2019 jalur Otsus.

Aksi yang dipimpin Thomas Baru dan Herman Syufi ini, mempertanyakan jawaban Sekretaris Daerah Papua Barat atas tuntutan masyarakat Tambrauw yang meminta pertemuan segitiga mengenai hasil seleksi 11 kursi DPRPB.

Dalam aksi itu, puluhan pemuda masyarakat adat Tambrauw menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban plastik. Herman Syufi mengatakan ini sebagai simbol atas dibungkamnya hak masyarakat Tambrauw dalam seleksi kursi Otsus tersebut.

Dalam orasinya dihadapan Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Elisa Sroyer, Herman Syufi menegaskan, apa yang telah dilakukan Kesbangpol atas seleksi itu merupakan kejahatan politik. Ia menuding Kesbangpol sebagai biang atas persoalan dalam seleksi ini.

Menanggapi pernyataan Herman Syufi, Elisa Sroyer mengatakan, apa yang dilakukan Kesbangpol atas proses seleksi itu sudah melalui prosedur dan sesuai dengan tahapan seleksi.

“Banyak orang yang mendaftar untuk merebut 11 kursi. Dari hasil seleksi Timsel telah memperoleh orang-orang yang lolos dari tahapan seleksi itu. Harapan Kesbang, mereka yang lolos itu sudah merepresentasi wilayah adatnya masing-masing,” kata Sroyer.

Kendati demikian, Sroyer mengakui dari proses seleksi yang masih muncul persoalan, hal ini lanjut Sroyer akan menjadi catatan bagi gubernur Papua Barat.

Menanggapi sikap Kesbangpol yang menyatakan siap untuk menghadapi tuntutan hukum atas hasil seleksi itu, Sroyer menilai hal itu benar adanya, sebab Indonesia merupakan negara hukum.

“Berapapun kursi yang diberikan, tidak akan cukup bagi orang Papua Barat. Untuk itu harus bentuk partai lokal. Saya berharap kedepan partai lokal segera terbentuk di Papua Barat,” imbuhnya.

Atas aspirasi masyarakat Tambrauw, Sroyer mengaku akan menyampaikannya ke sekda maupun gubernur Abraham O Atururi

Menanggapi pernyataan Sroyer, Herman Syufi secara tegas mengatakan, pernyataan kabiro atas proses seleksi yang dinilai sesuai prosedur itu hanyalah klaim. Sebab menurutnya, dalam seleksi ini jauh dari prinsip keterwakilan dan keadilan sebagaimana telah diamanatkan Perdasus 16 2013.

Baginya masyarakat Tambrauw saat ini butuh solusi nyata atas persoalan ini. Ia meminta proses pengajuan SK dihentikan. Gubernur, DPRPB dan MRP-PB juga diminta segera duduk bersama membahas hasil seleksi yang menurutnya sarat kepentingan tersebut.

“Lalu DPR-PB dan MRP segera bentuk Timsus untuk meninjau kembali proses seleksi,” tegasnya.

Elisa kembali berbicara, tegas dia menyarankan, jika masih ada yang berselisih atau tidak puas atas hasil seleksi itu, ada baiknya untuk menempuh proses hukum. Menurut Elisa, Proses seleksi sudah berjalan, sehingga tidak mungkin hasil seleksi itu ditarik kembali.

Setelah beberapa kali beradu argumentasi, Sroyer siang itu pun mengaku akan mengupayakan digelarnya pertemuan bersama antara sekda dengan perwakilan masyarakat Tambrauw, Raja Ampat Doreri maupun Kaimana.|TOYIBAN

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan