Tampak bak penampungan air di kilo 6 Kaimana yang merupakan proyek provinsi mulai ditutupi rumput.

Proyek Air Bersih Provinsi di Kaimana Diselimuti Rumput

KAIMANA, Cahayapapua.com— Harapan masyarakat Kaimana untuk dilayani air bersih dari kilo 6 Jalur Tanggaromi sepertinya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, tidak hanya persoalan distribusi yang belum dilakukan, tetapi fasilitasnya sendiri yang dibangun dengan dana miliaran rupiah untuk mendukung distribusi air menuju rumah warga tidak dirawat sehingga rentan mengalami kerusakan.

Pantauan di lapangan, lokasi bangunan fasilitas air bersih di Kilo 6 Jalan Tanggaromi dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa bangunan seperti rumah mesin, bak penampungan dan lainnya tampak diselimuti rumput. Fasilitas ini dibangun sejak tahun 2015 dengan  biaya berasal dari APBD Provinsi Papua Barat.  Sejak dibangun hingga saat ini, fasilitas yang konon bisa menjawab kebutuhan air bersih penduduk kota Kaimana ini belum pernah difungsikan.

Terkait air bersih, DPRD Kaimana pada beberapa kali sidang mengingatkan Pemerintah Daerah agar memperhatikan kebutuhan air bersih masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Dan belum lama ini, pada Musrenbang RKPD Tahun 2018, peringatan yang sama kembali dilontarkan Ketua DPRD Frans Amerbay Namun Frans Amerbay lebih fokus pada pengelolaan sumber air bersih Kilo 6 Jalan Tanggaromi.

Menurut Ketua DPRD, lokasi air bersih Kilo 6 tersebut tersandung masalah pembebasan lahan sehingga perlu segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan, pengelolaan fasilitas dasar air bersih di Kilo 6 harus mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah, karena selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, juga sebagai persiapan memenuhi kebutuhan tamu Pesparawi pada bulan September mendatang.

“Saya titip pesan kepada Dinas PU bahwa lahan air kilo 6 tolong dibereskan karena saya dapat laporan ada masalah pembebasan lahan. Fasilitas sudah dibangun dengan dana dari provinsi tetapi tidak ada yang mengelola. Kalau kita sudah membangun fasilitas tentu saja diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya minta perhatian khusus karena september nanti ada tamu yang sangat banyak berkaitan dengan Pesparawi. Tentu saja nama baik harus kita pertaruhkan. Mohon ini mendapat prioritas,” ujar Frans.

Kesempatan terpisah, Kepala Dinas PU melalui Kabid Citpa Karya Caecilia Tri Wahyuni, ST saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan, air bersih kilo 6 telah dilakukan uji coba pada tahun 2016 dengan melibatkan pihak provinsi, kontraktor dan juga Pemkab Kaimana. Namun sesuai kesepakatan, proyek tersebut harus diuji coba kembali sebelum dialirkan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Sedangkan terkait masalah pembebasan lahan, Cacilia mengakui, tidak mengetahui secara persis persoalan lahan ataupun ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pemilik ulayat karena urusan tersebut menjadi kewenangan Bagian Pertanahan. Diakui pula, air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat Kaimana yang harus segera dipenuhi. Olehnya kedepan, pihaknya akan melakukan inventarisir sumber air bersih agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. (ISA)

 

Tinggalkan Balasan