Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

Proyek Mall Manokwari City Terancam Digugat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari dengan tegas menyatakan telah menyiapkan sepuluh pengacara untuk menggugat secara hukum pembangunan proyek Mall Manokwari City (MMC).

“LP3BH mulai hari ini (kemarin) telah mempersiapkan langkah-langkah hukum terkait rencana pembangunan proyek megah tersebut, (MMC, red). Termasuk telah menghimpun sekitar sepuluh orang advokat/pengacara di Manokwari dan Jayapura serta Jakarta,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy di Manokwari,  Selasa (2/5).

Warinussy mengatakan, pihaknya akan memulai langkah hukum dengan mempertanyakan soal pemenuhan segenap prasyarat hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan mengenai hak-hak rakyat atas lingkungan hidup, serta prosedur-prosedur menyangkut aspek pemenuhan Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup (RKL/RPL) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proyek tersebut.

Tak hanya itu, dalam pembangunan tersebut pihaknya juga akan melihat apakah memenuhi amanat Undang-undang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (UU RTRW) serta RTRW Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Sebab hal itu menjadi syarat lain yang semestinya dihormati dan dipenuhi lebih awal oleh pemrakarsa proyek tersebut.

Bahkan sebut dia, bilamana proyek tersebut diteruskan tanpa memenuhi standar dan prosedur yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), timnya telah sampai pada persiapan gugatan class action.

“Tim advokat ini akan bergabung dalam wadah yang diberi nama Tim Advokasi untuk Perlindungan Hak Rakyat Papua atas Lingkungan Hidup yang dikoordinir langsung oleh saya,” ujar Warinussy dalam siaran pers yang diterima Cahaya Papua kemarin.

Dia menilai,  rencana pembangunan megah proyek tersebut,  diduga keras bakal mengubah bentang alam yang akan berdampak langsung terhadap pemukiman penduduk dan sarana prasarana ibadah yang sudah ada di sekitar lokasi. Tak hanya itu sebut Warinussy, juga dari segi pengelolaan limbah dan pembuangannya bakal berdampak pada lingkungan di pesisir perairan Teluk Sawaibu.

“Sehingga pemenuhan aspek tata kelola lingkungan hidup seperti RKL, RPL dan AMDAL sudah semestinya dipenuhi oleh si pemrakarsa pembangunan proyek itu dan harus disampaikan kepada publik terlebih dahulu,” pungkasnya. (tnj)

One comment

  1. Sygnya msh bnyk hal yg prlu dibenahi dalam UUPPLH dimksud, spt dlm pasal 26 ayat (2) bhwa ” pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”. Dm pasal ini, tdk diikuti pnjlsn spt apa dan bgm bentuk informasi scara lengkap tsb dan upaya hukum apa yg dpt dilakukan bila hal tersebut tdk dilakukan, begitupula dalam ayat (4) “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal” sgt jls tdk diikuti pnjlsn shingga bs mnmbulkan kerancuan dlm hal yg seperti apa masyarakat menolak dokumen dimksud, sehingga nntinya justru bs mereduksi hak-hak msyrkt dlm proses awal pmbangunannya.

    *Pertanyaannya kok permasalahan lingkungan ini br mjd perhatian ketika akan dilangsungkannya megaproyek ini? Mengenai tata kelolah maupun permasalahan menyngkut UU yg menitikberatkan pd permaslahan lingkungan sebaiknya diterapkan utk setiap proyek yg brlangsung di kota ini tnpa melihat besar kecilnya nilai proyek tsb!

    #cumapendapat
    #equalitybeforethelaw

Tinggalkan Balasan