Ketua Umum DPD Partai Solidaritas Indonesia, Patrix Barumbun Tandirerung menyerahkan AD/ART PSI ke Ketua KPUD Manokwari, Alberth K Burwos usai bersama jajaran pengurusnya berkonsultasi soal verifikasi Parpol di KPUD.

PSI Manokwari Parpol pertama yang konsultasi ke KPUD

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Manokwari, kemarin, mengunjungi kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka. PSI menjadi  menjadi partai politik yang pertama kali di daerah ini yang mengambil inisiatif untuk berkonsultasi ke KPUD.

Ketua Umum DPD PSI Manokwari, Patrix Barumbun Tandirerung, mengatakan, PSI memang telah menjadwalkan dan melakukan konsultasi ini pada semua tingkatan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Tujuan konsultasi ini untuk menggali informasi dan arahan terkait proses persiapan tahapan verifikasi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“PSI sebagai Parpol baru tentu menjadi objek verifikasi administrasi dan faktual. Sehingga kami pada dasarnya ingin mendengar secara langsung arahan dari pelaksana berkaitan dengan agenda itu. Juga agar persepsi yang terbangun di jajaran pengurus DPD PSI Manokwari menjadi selaras. Kita menjadi tahu mana yang perlu dibenahi,” katanya.

Pengurus DPD PSI Manokwari yang seluruhnya adalah kaum muda, tiba bersama pengurus DPW Papua Barat tiba di kantor KPU dengan seragam lengkap, jaket merah. Mereka diterima Sekretaris KPU, Rustam Efendi sebelum berkonsultasi dengan oleh para komisioner dan ketua KPU.

Menurut Patrix, Ketua KPU,  Albert K. Burwos maupun para komisioner mengingatkan banyak hal, terutama soal teknis verifikasi. Misalnya tentang kewajiban partai untuk memastikan anggotanya benar-benar terdaftar dalam aplikasi SIPOL, tidak berstatus PNS atau bekerja pada institusi yang tidak membolehkannya berpolitik praktis, serta menggunakan identitas kependudukan yang benar.

Patrix mengatakan arahan KPUD sangat berguna bagi PSI meski secara kuantitatif, jumlah anggota PSI Manokwari sudah melampaui syarat yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Demikian halnya kepengurusan di tingkat distrik/kecamatan yang sudah mencapai 100 persen.

“Kami akan terus memperbaiki semua dokumen verifikasi untuk memastikan kesiapan  menghadapi tahapan tersebut. Saat ini dokumen yang dibutuhkan sudah disampaikan ke DPP. Nantinya dokumen ini akan didaftarkan secara nasional oleh DPP ke KPU RI sebelum diserahkan ke DPW dan DPD untuk didaftar ke KPUD. Dalam proses ini masih memungkinkan dilakukan perbaikan-perbaikan. Kami optimistik lolos,” jelasnya usai konsultasi tersebut. (mar)

 

Tinggalkan Balasan