Saya KPK. | Tribunnews

Publik Nilai KPK Dilemahkan

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Empati publik terhadap penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Mabes Polri terus berdatangan. Publik menganggap penangkapan Bambang sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan KPK.

Beberapa hari sebelum Bambang ditangkap, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka karupsi rekening gendut. Status tersangka tersebut berimbas pada ditundanya penetapan Budi sebagai Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Publik curiga penangkapan Bambang terkait erat dengan penetapan Budi sebagai tersangka. Kecurigaan itu disampaikan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan. Untuk itu, Ade menegaskan agar Joko Widodo segera bertindak. Ia meminta Jokowi tidak berdiam diri. “Presiden jangan berpangku tangan,” desak Ade seperti dikutip tempo, Jumat (23/1/2015).

Warga dunia maya juga menghardik sikap Polri. Bahkan secara tegas mereka mengatakan Polri sebagai lembaga yang tidak serius memberantas korupsi. Kekesalan itu ditunjukkan warga lewat twitter dengan tagar #SaveKPK yang menjadi trending topik kemarin. “Dukung KPK dari pada Polisi, KPK banyak nangkap Koruptor, sedangkan polisi nangkap pencuri ayam #SaveKPK,” tulis as argadisastra, dalam lini masa #SaveKPK.

Kecurigaan tidak hanya datang dari publik, mantan Wakil Kapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno bahkan menduga penangkapan Bambang Widjojanto adalah sebuah rangkaian kejahatan yang telah direncanakan.

“Situasi terus berkembang sejak penetapan BG sebagai tersangka hingga pergantian Kabeskrim dan penghentian Sutarman dari Kapolri. Jadi ini kejahatan, sudah direncanakan,” kata Oegroseno saat berbincangan dengan  tvOne, Jumat petang, 23 Januari 2015 seperti dikutip Kompas.

Menurut Oegro, penetapan Komjen Pol Budi Waseso sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang akan dilakukan dalam rangkaian kasus yang menimpa Komjen Budi Gunawan. “Penunjukan itu sudah menabrak Undang-Undang, Budi Waseso itu bukan berasal dari Kapolda berbintang dua tipe A,” kata Oegro.

Namun menurut Oegro, ada pihak tertentu yang sengaja menumpang nama Polri dengan tujuan tertentu dalam rangkaian kasus ini. “Dari awal proses pergantian Sutarman sudah melanggar undang-undang, etika ketatanegaraan,” ujarnya.

Di Manokwari, Direktur Eksektutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy menilai terjadi distorsi hukum dalam penangkapan Budi. Ia juga menilai penangkapan Budi terlalu tergesa-gesa ditengah-tengah penetapan Budi sebagai tersangka. Untuk itu ia mendesak Jokowi untuk menarik kembali surat pencalonan Budi sebagai Kapolri. “Ini penting sebagai bagian dari implementasi visi Jokowi memberantas korupsi di Indonesia,” kata Warinussy.

Bambang Widjajanto ditangkap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri saat mengantar anaknya ke sekolah kemarin pagi, Kamis (23/1/2015). Ia dijadikan tersangka kasus sengketa pemilihan kepala daerah di Kota Waringin Barat, Kalimantan Timur, yang dilaporkan politisi PDI Perjuangan.

Bambang ditangkap atas tuduhan dugaan pemberian atau menyuruh keterangan palsu pada persidangan kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Saat kasus itu bergulir, Bambang menjadi kuasa hukum pihak berperkara.

Jauh hari sebelum Bambang ditangkap, KPK diserang sebanyak 7 kali setelah menetapkan Budi sebagai tersangka. Diantara serangan itu ialah rekayasa foto Ketua KPK Abraham Samad yang sedang bermesraan dengan putri Indonesia 2014. Serangan juga datang dari istana. Tak lama setelah itu Plt Sekjen PDIP menuduh Abraham terlibat politik saat Pilpres 2014, kemudian muncul laporan polisi pada 15 Januari 2015 dari politisi PDI Perjuangan Sugianto Sabran terhadap Bambang.

Presiden Bicara

Setelah didesak publik, Presiden Joko Widodo akhirnya menggeluarkan penyataan, kemarin. Ia mengingatkan agar tidak ada gesekan antara Polri dan KPK soal penangkapan Bambang.

Berikut pernyataan lengkap Jokowi seperti dikutip detik. “Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai Kepala Negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. 2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan,” kata Jokowi.

Sikap Jokowi yang terkesan biasa-biasa saja itu, mendapat kritik. “Normatif saja ya, tidak menyentuh pembebasan Bambang Widjojanto,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan seperti dikutip detik.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menangis saat memberikan keterangan pers mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, di Gedung KPK.

Abraham Samad tak kuasa membendung air matanya saat menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Bambang Widjojanto. “Saya bertemu dengan beliau tadi malam, BW bilang ini mungkin pertemuan terakhir kita,” kata Abraham Samad sambil meneteskan air mata, Jumat 23 Januari 2015, tulis vivanews.

Abraham Samad menyatakan, penangkapan BW adalah bentuk kezaliman terhadap KPK. “Percayalah, kezaliman ini tidak akan bisa mengalahkan kebenaran,” kata Samad

Di akhir jumpa persnya, Samad mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dan berpadu meneriakkan kebenaran untuk tegaknya hukum. “Bagi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang mencintai KPK, mari meneriakkan kebenaran dari kasus ini,” kata Samad. |DUMA SANDA

Tinggalkan Balasan