ilustrasi

Rakornis Otsus di Manado Hasilkan 3 Rekomendasi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Rapat koordinasi teknis sinkronisasi pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus provinsi Papua dan Papua Barat yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, 23 November lalu, menghasilkan tiga rekomendasi.

Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni menyatakan, hal pokok tiga rekomendasi itu ialah menerapkan perencanaan dalam pembangunan, menyiapkan regulasi untuk menopang pemberlakuan Otsus dan pembentukan lembaga khusus.

Secara teknis ia menyebut, rekomendasi pertama mengharuskan disusun road map pembangunan Otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Ini menjadi pedoman pembangunan yang mengikat serta menjadi tolok ukur kinerja.

“Road map bertumpu pada tiga pilar Otonomi khusus yaitu, pemberdayaan, perlindungan, dan keberpihakan. Juga dilakukan koordinasi dalam bidang pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan laut dan udara serta infrastruktur lainnya,” ujar Yoteni, kemarin.

Dikatakan, koordinasi itu dalam rangka membuka keterisolasian dan mendorong kemajuan Papua melalui program pembangunan yang berkelanjutan termasuk dilakukannya pendataan penduduk asli Papua.

“Baik data pribadi per keluarga maupun data orang asli Papua lainnya. Agar pembanguan Otsus dapat menyentuh langsung kepada orang asli Papua di dua provinsi ini,” ungkap Yonteni.

Adapun soal regulasi Yoteni mengatakan, hal itu bertujuan merumuskan tata kelola kelola dana Otsus dan sektor-sektor utama pembangunan di bidang Otsus yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

“Penyusunan produk hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan Papua dan Papua Barat,” kata Yoteni.

Yoteni menambahkan, rekomendasi soal regulasi bertujuan supaya penyusunan produk hukum parareal dengan tinjauan efektivitas produk hukum di bidang Otsus di Papua dan Papua Barat.

“Ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di dua daerah. Sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai tingkatan dan kewenangan yang ada,” tambahnya.

Rumusan rekomendasi hasil rapat teknis ini telah diberikan kepada gubernur Papua dan Papua Barat serta DPR. “Rekomendasi ini wajib disampaikan kepada masyarakat.” |RASYID FATAHUDIN

%d bloggers like this: