Staf Ahli Kementerian Perhubungan Bidang Teknologi Energi dan Lingkungan, Nugroho Indrio didampingi moderator dari Dinas Perhubungan Papua Barat. | Foto : Toyiban|Cahaya Papua.

Rakornis Perhubungan Bahas Tol Laut dan Kereta Api

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Rapat koordinasi teknis Perhubungan Papua Barat membahas dua isu utama yakni soal pembanguan tol laut yang mentepkan pelabuhan Sorong sebagai pelabuhan terakhir dan rencana pembanguan perkeretapian di Papua Barat.

Rakornis yang digelar kemarin itu dihadiri Dinas Perhubungan kabupaten/kota dan UPT perhubungan. Hadir dirjen dari kementrian untuk membahas isu nasional tersebut.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Papua Barat Bambang Harry Soesanto, bahwa dua isu nasional ini merupakan kabar baik bagi pembangunan perhubungan di Papua Barat, sehingga diharapkan ada sinergi yang baik antara provinsi dan wilayah kabupaten/ kota. Ia juga mengapresiasi cepatnya respon pemerintah Kabupaten Sorong sebagai daerah pelabuhan.

Sementara itu, dari hasil persentase di pemerintah Kabupaten Sorong ada empat poin penting yang perlu dilakukan untuk pembangunan pelabuhan untuk tol laut adalah soal penumpukan barang di pelabuhan, pengembangan lapangan container, masalah bongkar muat barang dan pengesahan gambar dan kesiapan sumber daya manusia.

Dalam rakornis tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Staf Ahli Kementerian Perhubungan Bidang Teknologi Energi dan Lingkungan, Nugroho Indrio, minta pemerintah Provinsi Papua Barat, menyiapkan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam penyelenggaraan teknis program perkeretaapian.

Tujuan pemerintah pusat dalam program ini, di antaranya membuka lapangan pekerjaan serta pemberdayaan bagi putra-putri daerah.

“Pemerintah berharap SDM (Sumber daya manusia) tidak didatangkan dari luar, cukup putra putri yang ada daerah yang mengelola perkeretaapian ini,” kata dia.

Untuk itu, kapasitas SDM di daerah harus disiapkan secara matang, agar mereka dapat bekerja secara profesional. “Ini amanat Dirjen yang harus saya sampaikan kepada daerah,” kata Nugroho.

Pemerintah daerah pun diminta menyiapkan Rencana Induk Perkeretaapian secara matang. Selain menyangkut SDM, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota diminta menyiapkan lembaga yang akan mengelola penyelenggaraan perkeretaapian ini.

Nugroho menyebutkan, secara umum Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Nasional sudah ditetapkan. RIP ini, sesuai hasil kajian beberapa tahun lalu, termasuk didalamnya jalur kereta api di Papua dan Papua Barat.

Jalur perkeretaapian di Papua Barat, saat ini sedang dalam tahap pengkajian dan uji trase utama yang dilakukan kementerian perhubungan melalui direktorat jendral Perkeretaapian.

Pihaknya berharap, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyiapkan rencana induk perkeretaapian atau master plan perkeretaapian di wilayah masih-masing.

Dalam penyusunan RIP ini, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan, lembaga dan SDM pengelola program ini, serta rencana investasi, dari pemerintah daerah, investor maupun pemerintah pusat.

“Jangan lupa, setelah tersusun RIP ini dituangkan dalam, dalam Rencana Tataruang Wilayah,” ujarnya.

Nugroho menambahkan, program pembangunan perkeretaapian di Papua Barat dilakukan secara bertahap. Tahun ini, tahapan itu telah dimulai, dimana pemerintah pusat serta daerah bekerja secara sinergis, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat melakukan kajian serta uji trase, sementara pemerintah daerah menyusun rencana induk perkeretaapian di wilayahnya. |DINA RIANTI|BUSTAM

Tinggalkan Balasan