Rangka Gedung Karatan, Kualitas Kantor DPRD Kaimana Diragukan

KAIMANA, CAHAYAPAPUA.com– Bangunan kantor DPRD Kaimana yang dikerjakan PT. Hutama Karya diragukan kualitasnya. Pasalnya, rangka gedung yang disebut berkonstruksi baja, ditemukan banyak mengalami karatan.

Gedung ini sendiri, saat ini sedang dihentikan pembangunannya karena kontrak kerja telah berakhir pada 15 Desember 2014. Pemerintah Daerah disarankan membuat kontrak kerja baru, setelah terlebih dahulu melakukan audit anggaran yang telah digunakan.

Demikian DPRD Kaimana melalui Ketua DPRD, Frans Amerbay, SE menyampaikan hal ini saat memimpin sidang paripurna pembukaan masa sidang pertama tahun 2015 belum lama ini. Dikatakan, kuat kemungkinan, rangka bangunan dimaksud terbuat dari besi biasa, sehingga ketika terkena hujan dan panas, langsung menimbulkan karatan

Frans meminta Dinas PU selaku instansi teknis yang menangani pekerjaan mega proyek gedung DPRD, agar melakukan koreksi terhadap perusahaan yang melaksanakan pekerjaan.

“Secara fisik kami menemukan juga bahwa Kantor DPRD itu tiang-tiangnya sudah karatan. Dari Dinas PU coba lakukan koreksi, jangan-jangan konstruksinya bukan baja, tetapi besi biasa, makanya kena hujan dan panas langsung karatan. Ini akan berdampak pada ketahanan bangunan untuk kebutuhan jangka panjang,” tukas Frans Amerbay.

Lebih jauh Frans mengatakan, DPRD sesuai fungsinya, wajib mengingatkan Pemerintah Daerah agar dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dibiayai APBD, tetap mengacu aturan yang berlaku.

Menurut Frans, kontrol yang dilakukan DPRD, tidak bermaksud mencari-cari kesalahan, tetapi lebih kearah bagaimana kinerja pemerintah semakin baik dari waktu ke waktu. Ia berharap, saran, pendapat, masukan, kritikan yang disampaikan DPRD dapat diterima dengan baik, dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera

“Saya sampaikan ini dalam rangka memperjelas posisi DPRD. Bukan tidak suka dengan siapa-siapa. Mari ciptakan situasi yang baik dan sama-sama kita bangun negeri ini. DPRD kelihatan agak keras tapi tujuan kita baik dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai anggota dewan. Karena menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, anggota dewan itu adalah representasi rakyat dengan 3 fungsi yakni legislasi, budgeting dan controling. Apa yang menjadi catatan dari kami, jangan direspon secara emosional. Masyarakat juga kami minta turut serta mengawasi, agar penggunaan anggaran transparan dan tidak terjadi pemborosan dimana-mana,” tutup Frans. |ISABELA WISANG

Tinggalkan Balasan