Kantor DPRD Manokwari. Foto: Ist

RAPBD Manokwari, DPRD dan Pemda Belum Bersepakat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Salah satu penyebab alotnya pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manokwari kabarnya terkait belum dapat terakomodirnya aspirasi DPRD kedalam rancangan program dan kegiatan Pemerintah kabupaten Manokwari pada tahun anggaran 2015.

TAPD bersikukuh terhadap program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam KUA-PPAS tersebut, sebab TAPD menklaim bahwa program dan kegiatan tersebut sesuai hasil Musrenbang yang sudah dilakukan.

Hal ini dibenarkan salah satu anggota tim Badan Anggaran DPRD Manokwari, Imam Muslih, Selasa (6/1/2015).

“Masalah aspirasi itu wajar ya, kami ada buat reses 3 kali selama setahun. Dalam reses itu muncul aspirasi dari masyarakat yang harus kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat terakomodir menjadi program kerja pemerintah daerah,” katanya.

Imam melanjutkan, bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah sama-sama-sama melaksanakan aspirasi masyarakat. Untuk itu semestinya tidak terjadi perbenturan antara program kerja yang akan dilaksanakan Pemda dengan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh DPRD.

Terkait hal tersebut, semestinya dalam pembahasan ini dapat diidentifikasi antara program kerja dan kegiatan yang betul-betul mengarah pada kepentingan rakyat dan mana yang bukan. Pemda pun kata Imam tidak perlu takut ketika DPRD mempersoalkan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam setiap kegiatan. Sebab sikap DPRD ini semata-mata untuk melihat efisiensi penggunaan anggaran tersebut.

“Yang kita takutkan justru ketika pemda menutup ruang aspirasi masyarakat yang dibawa oleh DPRD melalui Reses yang kita telah lakukan. Jika itu yang terjadi, lalu apa fungsi DPRD. Kami punya konstituen dan konstiuen punya aspirasi, aspirasi itu yang kita sampaikan ke Pemda, ” katanya lagi.

Sementara jika muncul wacana bahwa pemda akan memanfaatkan peraturan bupati untuk meloloskan APBD 2015 ini tanpa ada pembahasan dengan DPRD, menurut Imam hal itu masih terlalu jauh, sebab, saat ini baru masuk dalam pembahasan KUA-PPS.

“Namun jika hal itu akan dipaksakan dibulan Januari ini, ya silahkan saja, tapi harus diingat bahwa ketika Perbup yang digunakan Pemda, maka pada tahun anggaran 2015 ini tidak akan ada pembangunan. Sebab perbup hanya untuk biaya rutin pemerintah, jika itu yang terjadi, siapa yang rugi,” tandasnya. |TOYIBAN