Kantor bupati Manokwari. Foto: Flikr.com

RAPBD Manokwari Tahun 2015 Belum Dibahas

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Potensi Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Manokwari belum juga final.

Akibatnya pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2015 pun hingga kini belum juga dimulai di DPRD Manokwari.

Padahal sesui surat edaran Menteri dalam Negeri Djahjo Kumolo 24 November 2014 lalu, setiap daerah harus menyelesaikan pembahasan RAPBD 2015 sebelum 31 Desember. Jika tidak, anggota DPRD dan Kepala daerah akan menerima sanksi berupa penundaan hak keuanganya selama 6 bulan.

Tim Badan Anggaran DPRD Manokwari Imam Muslih, Selasa (6/1/2015), mengatakan, pembahasan RAPBD tidak akan terlambat jika Pemda dapat menyerahkan KUA-PPS jauh hari sebelum dateline 31 Desember.

“Pemda sendiri yang membuat pembahasan ini menjadi terlambat. Tanggal 27 Desember KUA-PPAS baru diserahkan, saat itu tepat dihari Sabtu. Kemudian baru dilakukan pembahasan antara Banggar dan TAPD pada tanggal 29 dan 30 Desember, sementara tanggal 31 tidak ada pembahasan karena jam masuk kantor hanya setengah hari,” papar pria yang juga ketua Badan Legislasi DPRD ini.

Pembahasan pada 29-30 Desember itu, lanjut Imam, belum ada penyelesaian. Selanjutnya pada tanggal 1 s/d 3 Januari pegawai kembali libur sesuai surat pengumuman bupati. Dalam kondisi seperti itu menurut tim Banggar, pembahasan KUA-PPS tidak mungkin dapat dilanjutkan sebab dalam situasi libur, begitu pun para pegawai dan staf di sekretariat DPRD Manokwari.

Imam menegaskan bahwa tidak ada niat dari DPRD untuk memperlambat pembahasan RAPBD Manokwari. Sebab selain, penyerahan KUA-PPAS dari pemda lambat, pembahasan ini bertepatan dengan agenda libur tahun baru.

Pembahasan KUA-PPAS maupun RAPBD Manokwari tidak bisa dilaksanakan dalam waktu sekejap. Sebab hal ini berkaitan dengan program kerja yang akan dilakukan untuk menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.

“Masak membahas dana senilai 900 miliar lebih harus selesai dalam waktu 3 hari. Jika itu dipaksakan, bagaimana kualitas APBD kita nanti,” imbuhnya.

Sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 2005, dalam pembahasan KUA-PPAS semestinya dilakukan secara sistematis dari kebijakan umum, baru selanjutnya membahas tentang alokasi anggaran di setiap SKPD. Dari alokasi anggaran tersebut selanjutnya SKPD dapat menyusun RKA masing-masing.

“Sedang dalam pembahasan KUA-PPAS kali ini, sudah ada alokasi-alokasinya di setiap SKPD, maka tentunya kami akan bertanya. Pengalokasian itu berdasarkan apa,” sebut Imam. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan