Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol

RAPERDASUS PEMILIHAN ANGGOTA MRP-PB BARU BELUM PASTI

MANOKWARI , Cahayapapua.comKetua DPR Papua Barat (DPRPB), Pieters Kondjol mengatakan status hukum 33 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) segera diputuskan dalam waktu dekat.

“Ini akan dibicarakan lagi dalam waktu tidak lama. Mungkin ada solusi terkait status hukum anggota MRP-PB itu sendiri, karena masa kerja mereka segera berakhir,” kata Pieters, Selasa (8/3/2016) lalu.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah pusat terus dibangun terkait pembahasan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tata cara pemilihan anggota MRP-PB.

“Saya pikir pemerintah bijaksana soal ini. Belum ada Raperdasus tentang MRP-PB bisa saja masa kerjanya diperpanjang sehingga tidak ada kevakuman,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia DPR-PB, Sanusi Rahaningmas mengatakan upaya perpanjangan masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) tidak memiliki pijakan hukum.

Alasannya, keanggotaan MRP-PB melalui pemilihan oleh masyarakat adat Papua. Sehingga tidak ada celah hukum untuk menambah durasi masa kerja anggota MRP-PB periode 2011-2016 yang akan berkahir pada 12 April mendatang.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma mengatakan, persoalan menyangkut lembaga representasi kultur ini harus diselesaikan, jika tidak, dapat mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada.

MRP-PB memiliki kewenangan memberikan rekomendasi dan pertimbangan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kewenangan tersebut soal keaslian orang asli Papua.

“Pilkada gubernur tanpa MRP nanti bagaimana? Harus ada MRP. Apakah diperpanjang masa tugasnya atau direkrut baru,” kata Filep baru-baru ini.

Keanggotaan MRP-PB (2011-2016) akan berakhir tanggal 12 April mendatang. Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPRPB belum mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah khusus tata cata pemilihan.

Kewenangan yang dimiliki MRP-PB juga dapat dilaksanakan oleh DPRPB. Ini sesuai penegasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Kondisi ini berlaku bilamana, MRP-PB belum terbentuk. |RASYID FATAHUDDIN

Tinggalkan Balasan