Frida Klasin

Raperdasus Pilgub: Syarat OAP Masih Jadi Perdebatan

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Syarat orang asli Papua masih menjadi perdebatan di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang persyaratan dan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Wakil Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Frida Thabita Klasi mengatakan, syarat orang asli Papua serta kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang syarat orang asli Papua menjadi isu krusial yang masih perlu mendapatkan pendalaman lebih lanjut dalam penyusunan rancangan perdasus tersebut.

“Pertimbangan kami pada kewenangan tersebut. Apakah hanya diatur di dalam ruang lingkup raperdasus syarat dan tata cara pemilihan. Atau membutuhkan pendalaman yang cukup sehingga harus ada aturan tersendiri,” kata Frida Klasin, belum lama ini.

Kata Frida, syarat orang asli Papua di dalam penyusunan raperdasus pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak boleh mengikuti kebutuhan-kebutuhan politik yang sifatnya kekinian.

Melainkan, syarat tersebut harus diatur baik di dalam penyusunan perdasus dengan mempertimbangkan relevansinya di masa yang akan datang.

“Undang-undang Otsus sebagai payung hukumnya. Hak istimewanya adalah, orang asli Papua sebagai subyek hukumnya yang dapat menjelaskan siapa itu orang asli Papua berdasarkan mekanismenya yang ada,” ujarnya.

Dia mengatakan, definisi orang asli Papua sebagai syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus disinergikan dengan kewenangan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sebagai lembaga kultur.

Dalam rangka mengantisipasi adanya gesekan norma-norma kultur dengan apa yang menjadi tugas MRPB. Dengan demikian, syarat orang asli Papua ini tidak terbatas saja pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Syarat orang asli Papua ini juga harus diatur untuk ruang lingkup yang lebih luas. Karena Undang-undang Otsus keberpihakan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan