Warga Binaan Lapas II B Manokwari.

Ratusan Napi se Papua Barat dapat Remisi, 12 Bebas

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Sebanyak 352 narapidana di Papua Barat menerima remisi atau pengurangan masa hukuman perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 12 orang diantara bebas pada bulan ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Agus Soekono di Manokwari, mengatakan, atas remisi sebagai hadiah kepada para napi yang berperilaku baik selama menjalani proses hukuman.

Dia merinci, di Lapas Manokwari terdapat sebanyak 83 orang memperoleh remisi. Empat orang diantaranya bebas setelah memperoleh remisi tersebut.

“Di Lapas Sorong 180 orang memperoleh remisi tiga diantara bebas, Fakfak 57 orang empat bebas,Teluk Bintuni 23 orang, satu bebas, Kaimana delapan, Teminabuan satu,” kata dia.

Khusus Napi tindak pidana korupsi dan narkoba, katanya di Lapas Manokwari ada 23 orang yang memperoleh remisi, Lapas Sorong empat orang, Fakfak tiga, dan Rutan Teluk Bintuni 11 orang.

Penetapan remisi khusus dilakukan sesuai peraturan pemerintah nomor 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

“Manokwari paling banyak karena disini ibu kota provinsi. Seluruh kejahatan korupsi disidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan sebagian besar menjalani hukuman di Lapas Manokwari,” katanya.

Agus mengimbau, seluruh Napi di daerah tersebut menjaga prilaku masing-masing, sebab, perilaku selama masa pembinaan di Lapas menjadi salah satu penilaian yang penting.

Ia pun berharap, pembinaan selama di Lapas dimanfaatkan dengan baik. Sehingga setelah terbebas dari masa pembinaan itu mereka bisa diterima secara baik oleh masyarakat.

“Untuk Napi yang bebas setelah memperoleh remisi ini, tolong hal itu dimaknai secara baik. Cukup sekali melanggar hukum, dan jangan ulangi kesalahan untuk kedua kali,” ujarnya lagi.

Kepala Lapas Manokwari Jevius H Siaten menambahkan, pemberian remisi secara resmi akan dilaksanakan pada 17 Agustus. Ia mengimbau seluruh Napi yang memperoleh remisi tersebut menjaga perilakunya.

“Jika diantara mereka melakukan kesalahan yang tidak dapat ditorerir, bisa saja rencana pemberian remisi itu dibatalkan,” katanya menambahkan. (IBN)

Tinggalkan Balasan