Logo BPJS Ketenaga kerjaan.

Ratusan Perusahaan Belum Laporkan Tenaga Kerjanya ke Disnakertrans Manokwari

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari mencatat sedikitnya ada 400 perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah yang melakukan aktivitasnya di Kabupaten Manokwari.

Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 200 perusahan saja yang telah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Artinya ada separuh diantaranya yang membandel. Padahal sesuai ketentuan, Wajib Lapor Ketenagakerjaan harus disampaikan ke instansi terkait setiap tahun.

Akibatnya, Disnakertrans sejauh ini belum memiliki data permanen tentang jumlah dan status perusahaan, berapa banyak karyawan yang dipekerjakan, berapa gaji yang dibayarkan dan hal-hal lainnya.

Kondisi ini membuat Pemda kesulitan melakukan pengawasan terutama terkait perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja.

Pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans Kabupaten Manokwari NA. Nussy mengungkapkan itu usai pembahasan Raperda tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kantor bupati, baru-baru ini.

“Wajib Lapor Ketenagakerjaan itu harus. Tetapi selama ini sudah berjalan tapi ada yang belum. Mungkin juga karena kita kurang pembinaan karena tenaga kita kurang. maka itu kita lakukan bertahap, “ kata Nussy.

Karena itu, dia mengharapkan setiap perusahaan yang belum melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan agar secepatnya melaporkan hal itu. Dinas sendiri rencananya akan turun lapangan untuk mengecek kewajiban itu ke setiap perusahaan yang sudah terdata.

“Sehingga ke depan semua perusahaan sudah Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Sehingga kita tahu di Manokwari kira-kira perusahaan-perusahaan sudah ada ini, mana yang tetap, mana yang seperti sub kontraktor yang hanya sebentar kemudian pergi lagi, “ ujar dia.

“Itu harus dilaporkan setiap tahun supaya kita tahu apakah tenaga kerjanya sudah diikutkan dalam program perlindungan tenaga kerja atau tidak, rencana perusahaan terima tenaga kerja itu bagaimana dan lainnya bisa kita ketahui semua, “ lanjut Nussy. Soal sangsi, menurut Nussy dalam ketentuan tidak diatur sangsi yang tegas hanya berupa sangsi administratif saja.

Maka dari itu, untuk menjamin semua perusahaan melakukan itu, dalam Raperda tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diwajibkan setiap pengurusan izin usaha baik baru maupun perpanjangan harus melampirkan bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Disnakertrans. Tanpa melampirkan itu, izin tidak akan diproses.|ZACK TONU BALA