Ilustrasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi, DPRD Minta Inspektorat Teluk Wondama Tingkatkan Pengawasan

WONDAMA,CAHAYAPAPUA.com – Reformasi birokrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama perlu dikaji kembali secara baik. Terutama dalam hal penempatan pejabat di satuan kerja.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama, H. Arwin, SE, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan jabatan adalah mengacu pada jenjang kepangkatan, disiplin ilmu serta rekam jejak pegawai bersangkutan.

“Itu hal penting untuk menepis image adanya dinasti politik di birokrasi, meski dalam penentuan jabatan adalah hak prerogatif kepala daerah,” kata Arwin kepada wartawan baru – baru ini di gedung DPRD Komplek Perkantoran Isei.

Pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama sejauh ini dinilai masih belum maksimal terhadap pengendalian internal maupun pantauan tindak lanjut rekomendasi BPK RI perwakilan Papua Barat.

Hal dimaksud meliputi penyetoran kembali kelebihan anggaran, kekurangan volume pekerjaan maupun denda keterlambatan pekerjaan serta tertib administrasi menyangkut aset daerah.

“Inilah yang menyebabkan kurang lebih 10 tahun opini yang diberikan BPK kepada kita (Wondama) selalu Disclaimer,” ujarnya.

Tak jauh beda, Tokoh Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, Djanes Marambur yang ditemui terpisah, Jumat (4/12) menilai, aktivitas pelayanan di sejumlah satuan kerja belum optimal dikarenakan tingkat disiplin pegawai yang masih rendah.

“Saya sering urus sesuatu di dinas. Saya lihat masih banyak pegawai yang kurang disiplin, terkesan suka – suka saja mau masuk jam berapa sehingga ketika masyarakat hendak melakukan pengurusan selalu tidak bertemu dengan aparatur yang mestinya sebagai pengayom masyarakat,” sorotnya.

“Apalagi kalau hari Jumat begini, biasa banyak PNS berangkat ke Manokwari tidak tau urus apa di sana, tapi yang jelas hal itu buat pelayanan pemerintahan tidak berjalan efektif,” imbuhnya.|ADLU RAHARUSUN