Ketua LMA Sumuri Rafael Sodefa, berbicara dalam rapat kooordinasi rencana konsultasi publik studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pengembangan Kasuri Block Genting Oil Kasuri PTE LTD di Teluk Bintuni, Jumat (31/3). LMA menilai Genting Oil belum melunasi sewa pakai tanah adat yang telah digunakan sejak 2008.

Rencana Konsultasi Publik Amdal Genting Oil Ditolak

BINTUNI, Cahayapapua.com— Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sumuri secara tegas menolak rapat koordinasi rencana konsultasi publik studi Amdal Pengembangan Kasuri Block Genting Oil Kasuri Pte Ltd, di Kabupaten Teluk Bintuni, yang rencananya akan dilakukan di kampung- kampung Distrik Sumuri mulai 3 April mendatang. LMA menilai masih ada permasalahan yang harus diselesaikan antara Genting Oil dan Masyarakat Adat Sumuri soal pembayaran sewa pakai tanah adat yang telah digunakan dari tahun 2008 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua LMA Sumuri Rafael Sodefa, pada rapat konsultasi publik dengan pemerintah dan stakeholder Kabupaten Teluk Bintuni yang digelar oleh Genting Oil di Hotel Stenkool, KM 4, Distrik Bintuni, Jumat (31/3).

Ia mengatakan Genting Oil tidak konsisten soal kontrak kerjasama sewa tanah adat yang terdampak eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi. Sesuai kontrak awal, harga sewa permeter persegi tanah adat sebesar Rp. 2.500 untuk di tahun pertama, selanjutnya harus bertambah Rp. 500 setiap tahunnya.

“Kami sepakat awal nilai Rp. 2.500 satu meter persegi tanah yang dikontrakan itu, tanah itu harus nilainya setiap tahun naik Rp. 500. Tetapi kesepakatan itu tidak dimasukan dalam kontrak. Karena waktu awal dulu kita minta Rp. 10 ribu tapi ditawar turun sampai Rp. 2.500. Ini kami yang duduk bicara dari dua tahun lalu tapi mereka tidak mau bicara,” katanya.

Sodefa juga menyatakan LMA tak dihargai Genting Oil karena permintaan masyarakat adat Sumuri untuk penyelesaian ini tidak ditanggapi dengan baik. Pihak Genting Oil malah terus melakukan proses persiapan penyusunan Amdal terkait dengan pengembangan Kasuri Block yang ada di wilayah tersebut. “Persoalan kami dengan Genting Oil belum selesai, dan sudah ada konsultasi. Sangat disesalkan itu,” ungkapnya di forum tersebut.

Ia mengatakan pihaknya juga telah mengadu ke MRP PB dan sudah ada surat yang dilayangkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan semua pihak seperti SKK Migas, yang sudah sampaikan ke Bupati. Namun karena berbagai kesibukan Pemda, maka rencana pertemuan tersebut ditunda.

“Untuk itu kami berharap proses konsultasi publik ini dihentikan dulu, selesaikan masalah yang menjadi ganjalan ini. Kepada Pemda segera melakukan pertemuan untuk selesaikan ganjalan ini. Selain masalah ini masih ada beberapa masalah terkait hak-hak masyarakat adat yang perlu dicarikan jalan keluarnya,” harap Sodefa.

Sementara, Eksternal Faeyer Supervisor Genting Oil Hendy Sey, mengatakan, sesuai kontrak awal tidak ada kesepakatan penambahan Rp. 500 setiap tahunnya. Tapi itu baru muncul setelah masyarakat adat mengajukan surat ke Genting Oil dan pemerintah untuk mengubah angka tersebut.

“Jadi pihak Genting tetap berdasarkan dengan angka awal itu. Karena belum ada  peraturan pemerintah yang kita bisa jadikan acuan. Kita tidak bisa. SKK Migas tegaskan yang menyangkut dengan harga-harga harus ada Perda, sehingga kita mengacu dan tidak jadi temuan pada saat audit,” katanya.

Dikatakan, hal ini betul sudah dibawah kendali pemerintah, pihaknya tinggal menunggu kesiapan Pemda untuk duduk bersama membahas penyelesaian masalah ini. Dia mengatakan apabila kedepannya nanti ada Perda yang ditetapkan, diharapkan menjadi acuan semua perusahaan yang melakukan investasi di kabupaten ini.

“Untuk marga yang berbicara tadi ada tiga sumur, sementara marga-marga yang lain menerima. Kalaupun ada perubahan nanti mereka akan menyesuaikan. Luas lahan sumur 300 x 300 meter persegi, untuk lokasi camp itu sekitar 100 meter persegi. Jadi lahan yang dibebaskan kecil saja, tidak mencakup kampung atau lahan lainnya, sebatas itu saja,” terang dia.

Sedangkan untuk nilai yang dikeluarkan guna membayar kontrak tanah tersebut bervariasi, karena setiap marga berbeda, ada yang satu marga tiga sumur, dua, dan satu. Pertahun setiap satu sumur biaya kontrak lahannya berkisar Rp 120 – 225 juta.

“Kontrak pertahun kita ada, ada berita acaranya, ditanda tangani oleh marga, pihak Genting Oil dan pemerintah. Yang terdampak eksplorasi yaitu Marga Foso Sodefa, Wayori, Kamisopa, Ateta, Bayuni, dan Gofa,” katanya.

Setelah mengikuti kegiatan ini hingga sore hari, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan dari hasil diskusi masih ada permasalahan yang mengganjal yang harus segera diselesaikan, untuk menjamin lancarnya proses yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu dalam waktu dekat segera dilakukan pertemuan yang sempat tertunda itu.

“Kita akan lakukan pendekatan-pendekatan penting. Saat ini yang bisa dilakukan dengan peraturan bupati, kita baru menyiapkan Raperda tentang penghargaan terhadap harkat, martabat masyarakat adat. Ini masih harus dikonsultasi publik lagi sebelum dijadikan materi yang akan siap Diperdakan. Untuk itu persoalan tanah ini, saya berharap Minggu depan diatas tanggal 3 April kita bisa lakukan pertemuan. Kepada SKK Migas dan Genting Oil agar bisa menyampaikan kepada pimpinan masing-masing agar supaya kita sepakat waktu. MRP PB akan mediasi, dan pemerintah Bintuni mempersiapkan tempat dan memfasilitasi penuh supaya bisa menghasilkan keputusan yang tepat dan cepat,” janji Bupati.

Setelah Bupati memberikan solusi untuk megnatur ulang jadwal pertemuan membahas penyelesaian persoalan hak-hak adat tersebut. Maka semua pihak sepakat dan akan bertemu dipertemuan selanjutnya di Bintuni.

Turut hadir, perwakilan SKK Migas, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, perwakilan dari tokoh adat, tokoh masyarakat, LMA Sumuri, perwakilan TNI-Polri, dan tamu undangan lainnya. Kendati rapat tersebut sedikit tegang namun situasi tetap kondusif hingga kegiatan selesai. (ART)

 

 

Tinggalkan Balasan