Danau Framu, Ayamaru-Kabupaten Maybrat.
“Kedepankan Pendekatan Kultural”

AIFAT, Cahayapapua.com— Gubernur Papua Barat,  Dominggus Mandacan meminta semua  pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Maybrat agar mendorong proses rekonsiliasi terutama menyangkut kisruh letak ibukota Maybrat berdasar pendekatan kultural, kearifan lokal dan semangat otonomi khusus.  

Menurut Dominggus, menteri dalam negeri telah menunjuk Otto Ihalauw,  mantan Bupati Sorong Selatan sebagai ketua tim rekonsiliasi berkaitan dengan masalah tersebut.
“Rekonsiliasi diharapkan membawa resolusi yang mendamaikan dan diterima. Bupati dan wakil bupati harus rangkul semua pihak agar pembangunan berjalan,” kata Dominggus, Rabu (7/3) saat bertatap muka dengan ratusan warga dan elemen pemerintah Maybrat di Kumurkek.
Dominggus berkunjung ke Maybrat bersama Pangdam Kasuari,  Kapolda Papua Barat, Ketua DPRPB dan sejumlah pejabat Pemprov untuk bertemu warga dan memantau pelaksanaan pemerintahan di wilayah ini.  Namun konsentrasi utama Dominggus adalah konflik akibat pemindahan ibukota dari Kumurkek ke Ayamaru di bawah kepemimpinan Bupati Bernard Sagrim.
Warga Kumurkek- Aifat, bersikeras bahwa berdasar UU nomor 13/2009 ibukota terletak di Kumurkek. Sementara pemindahan ibukota dan aktivitas pemerintahan ke Ayamaru oleh bupati,  didasarkan atas putusan Mahkamah konstitusi yang ditindaklanjuti oleh surat Menkopolhukam pada 20 Desember 2016 lalu yang secara substantif memerintahkan Mendagri memindahkan ibukota ke Ayamaru.
Adapun pelaksanaanya,  jelas Dominggus masih membutuhkan peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum terbit.  Itu sebabnya Dominggus meminta agar semua pihak tetap menahan diri sembari menunggu terbitnya PP tersebut.
Meski mengaku bahwa sebagai gubernur,  dirinya tak punya kewenangan untuk mengintervensi hal tersebut,  namun Dominggus berharap agar Bupati Bernard Sagrim bisa berkantor di Kumurkek sembari merangkul warga dan menunggu kerja tim rekonsiliasi.  “Kewenangan itu ada di pemerintah pusat,” sebut Dominggus.
Sementara itu warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Maybrat dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada Dominggus menegaskan akan mengembalikan ibukota ke Kumurkek secara paksa jika Pemkab Maybrat bersikeras memindahkannya ke Ayamaru.
Warga juga meminta agar alokasi dana dari APBD untuk pembangunan kantor bupati di Ayamaru dihentikan karena saat ini kantor bupati dan DPRD Maybrat sedang dibangun di Kumurkek. Warga juga meminta agar pihak terkait segera mengaudit penggunaan anggaran yang dilakukan di luar ibukota Maybrat.
Selain itu warga menuntut agar Bernard Sagrim segera mengaktifkan pejabat eselon II,  III dan IV serta para kepala kampung dan meminta gubernur mempertahankan Agustinus Naa sebagai Sekda Maybrat hingga pensiun.  Warga pun mengusul solusi konflik berupa pemekaran daerah otonom baru Maybrat Sau.
Warga juga menyatakan menjamin keamanan Bupati jika berkantor di Kumurkek.  Warga menegaskan bahwa tidak ada lagi hal yang perlu dikuatirkan karena Pilkada sudah usai. “Jika bupati mau berkantor di Kumurkek,  aparat keamanan patroli saja di Kamundan.  Kami yang akan menjaga keamanan pak bupati dan Kumurkek,” ujar Sefnat,  salah satu tokoh masyarakat yang juga diaminkan anggota DPRD, Maybrat Lewi Saa.
“Tidak ada masalah kalau bupati berkantor di Kumurkek. Kami jamin keamanan.  Ini juga penting  supaya pemerintahan tidak terbagi dua,” katanya.
Atas tuntutan itu Dominggus mengatakan,  pemekaran sebagai usulan solusi yang datang dari warga harus didorong dengan catatan semua syarat harus dipenuhi.
Gubernur juga meminta Pemkab lebih hati-hati dalam penggunaan APBD.  “Jangan sampai diluar ketentuan. Hati-hati agar tidak ada temuan saat diperiksa BPK. Supaya semua selamat,” katanya. (RD1) 

Leave a Reply