I Ngurah Suryawan

Rezim (Berpikir) Penjajah

Oleh: I Ngurah Suryawan

Konsep kebudayaan yang sangat cair dan menjiwai keseluruhan elemen kehidupan manusia memungkinkan barang ini (baca: kebudayaan) berelasi dengan berbagi aspek kehidupan. Oleh sebab itulah efek-efek dari relasi tersebut memunculkan konstruksi kebudayaan yang berlangsung di tengah masyarakat. Di dalam kontruksi itulah keinginan untuk (ber)kuasa pengetahuan menjadi tak terhindarkan. Konstruksi kebudayaan tersebut terekspresikan dalam kehidupan keseharian masyarakat dalam norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya. Keterhubungan manusia menghasilkan mobilitas dan migrasi yang berperan besar dalam membuat kebudayaan berubah. Cara berpikir juga juga menjadi satu di dalamnya. Silang sengkarut kuasa pengetahuan itulah yang terjadi dalam setiap pergolakan kebudayaan dan kekuasaan, tidak terkecuali di Tanah Papua.

Kebudayaan beririsan juga dengan penjajahan. Dalam seperangkat konstruksi kebudayaan itulah tata cara dan kelola kebudayaan dipraktikkan. Jika kita melacak genealogi kebudayaan dan penjajahan tersebut akan tergambarkan bahwa relasi kebudayaan dan kolonisasi berjalan beririsan. Pada zaman kolonial konsep kebudayaan digunakan oleh rezim (berpikir) penjajah untuk menunjukkan perbedaan diri mereka dengan liannya, yaitu para kaum terjajah.

Dari sisi peradaban Barat yang menjajah, budaya Timur itu eksotik berbeda dengan milik mereka. Bahkan di Hindia Belanda awal abad XX hingga menjelang Perang Dunia II, pemerintah mempraktekkan kebijakan masyarakat plural (plural society) dimana penduduk Hindia Belanda dipisahkan satu sama lain secara rasial. Masing-masing kelompok hidup terpisah dalam agama, budaya, bahasa dan pemimpinnya masing-masing. Mereka bertemu hanya di pasar dan dipersatukan oleh kuasa pemerintahan jajahan. Secara vertikal, orang Belanda dan Eropa diletakkan pada puncak hirarki, lalu di bawahnya adalah para Indo dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa serta orang-orang Timur asing, dan pada bagian paling bawah adalah para pribumi.

Pada masa setelah penjajahan (pasca kolonial) pun konsep kebudayaan tidak serta merta dapat membebaskan wacana (akademik) dari pembedaan serupa itu. Para terdidik dan akademisi mewacanakan kebudayaan masih dalam pengertian yang membedakan (diskriminatif) antara (budaya) dirinya, yang seringkali telah menjadi kosmopolitan itu, dengan (budaya) kebanyakan orang lain di luarnya (Laksono, 2012; 2015).

Kolonialisme dan Pengetahuan

Kebudayaan yang diskriminatif itulah yang kemudian menjadi akumulasi pengetahuan dan perspektif (cara pandang) untuk menilai diri dan kebudayaan orang lain. Oleh sebab itulah kebudayaan dan pendidikan itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari medium penjajahan (kolonisasi) itu sendiri. Rezim kolonial menjadikan wilayah tanah jajahannya sebagai sumber untuk mengeruk keuntungan sekaligus mengkonsolidasikan sumber daya kekuasaannya. Indonesia dan India jika mau ditelusuri adalah contoh dari sebuah kolonisasi modern yang paling berhasil di dunia internasional. Bahkan Hindia Belanda—sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia—mungkin adalah koloni yang paling kaya di dunia pada pertengahan abad ke-20. Daerah koloni Hindia Belanda jelas menjadi lebih penting bagi perekonomian Kerajaan Belanda; daripada misalnya daerah koloni India bagi kerajaan kolonial Inggris. Efisiensi dalam hal bagaimana memeras kekayaan daerah jajahan di Indonesia telah menjadi kecemburuan para penguasa kolonial yang lain.

Nicholas B. Dirks (dalam Budi Susanto SJ, 2010) mengungkapkan bahwa kolonialisme dan kekuasaan beroperasi dengan halus dan menyentuh kesadaran manusia untuk “mematikan perwalanan dan kritisisme”. Oleh sebab itulah kolonisasi juga beroperasi melalui pendidikan dan reproduksi pengetahuan dalam arti yang luas. Dirks kemudian mengungkapkan bahwa menjadi sangat penting untuk mempelajari hasil-hasil produksi kebudayaan melalui karya-karya sastra, buku-buku sekolah, dan pengetahuan dalam keseharian masyarakat. Hal ini penting untuk memahami bagaimana kebudayaan dan kekuasan itu bekerja dalam keseharian kehidupan masyarakat. Meskipun ketika kolonialisme bicara mengenai kebudayaan ujung-ujungnya adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan itu sendiri seringkali bukan lagi berbentuk suatu pemaksaan atau dikukur dengan ada atau tidaknya perlawanan. Kekuasaan dapat juga berjalan secara nyaman, lembut, meresap, dan tidak jarang mampu membuat orang bergembira ria. Kolonialisme adalah berkaitannya secara halus dan mulus antara kekuasaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kontrol.

Kolonialisme adalah suatu saat ketika terjadi perjumpaan-perjumpaan baru dalam sebuah dunia yang difasilitasi oleh bentukan-bentukan kategorial dari apa yang disebut metropolitan dan koloni. Nasionalitas bukan sekadar kemerdekaan, tetapi suatu sistem yang mengorganisasikan masa lalu berdasarkan narasi, asumsi, serta suara-suara tertentu yang memberi jaminan tentang keteraturan dan ketertiban sosial politik bagi sebuah “bangsa” (nation). Harap diingat bahwa konsep dan keberadaan nasionalitas atau kebangsaan yang baru mulai dikenal publik pada abad kesembilan belas. Dirks juga mengingatkan bahwa bicara tentang kolonialisme juga jangan mengagung-agungkan atau memuja-muja adanya “perlawanan” (entah dari kelas manapun juga). Pemujaan seperti itu dapat meremehkan kewaspadaan terhadap strategi penyusupan kekuasaan; khususnya yang dilakukan oleh rezim-rezim kolonial. Kolonialisme bukan sekadar sejarah yang pernah ada, sebuah masa lalu, tetapi sesuatu yang terus-menerus merekayasa apa yang disebut identitas di dunia dan hidup metropolitan. Kita harus jeli dan waspada bagaimana bahasa, kasta, dan gender betul-betul dimanfaatkan oleh kelas menengah atau kelas pemegang hirarki sosial di daerah pinggiran di mana mayoritas populasi berada dan hidup (Dirks dalam Susanto S.J, 2010:17).

Dalam konteks perspektif penjajah(an), Tanah Papua masuk menjadi obyek penindasan dan eksploitasi segala sumber daya. Rezim otoritarian Orde Baru kemudian menjadikan Papua sebagai mesin Pembangunan Lima Tahunan (PELITA) yang mulai dicanangkan di seluruh Indonesia tahun 1969. Dengan kata lain, Papua masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan muatan historis yang khas. Papua tidak pernah dijajah Belanda seperti sebagian besar daerah Indonesia lainnya dan nasionalisme Papua juga tidak tumbuh seperti di lain-lain tempat di Indonesia. Politik internasional telah membawanya dalam proses dekolonisasi yang unik. Sementara itu budaya Papua terus tumbuh mensiasti infiltrasi dan penetrasi strategis kuasa-kuasa sektoral yang dalam bahasa Orde Baru sering diringkas dengan IPOLEKSOSBUD(MIL)HANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Militer, Pertahanan dan Keamanan).

Di sisi yang lain budaya Papua masih harus bergolak mengerucut dari isolasi keanekawarnaannya menuju suatu identitas yang pas nyaman melawan ketidakseimbangannya dengan identitas yang seringkali dipaksakan dari luar. Pergolakannya sangat mungkin telah bermuara dalam gerakan cargo cult, dalam kebaisaan masuk yang meluas, kegemaran melakukan mop, histeria pengibaran bendera bintang kejora, pelintas batas, perjuangan bersenjata, penyenderaan dan aneka warna perlawanan secara simbolik lainnya.

Sejarah membuktikan bahwa kebijakan pembangunan nasional justru diambil secara topdown nyaris tanpa apresiasi pada kondisi lokal seperti ekspresi kebudayaan local tersebut. Operasi militer, polisi dan inetelejen sejak masa Trikora terus berlanjut malah semakin meningkat, meskipun Adam Malik selaku menteri luar negeri pada tahun 1969 mengatakan bahwa tentara harus ditarik lebih dahulu sebelum masyarakat Papua dapat membangun (Droglever, 2010:145). Secara nasional sikap pemerintah Indonesia di Jakarta terhadap Papua seperti mendua dengan model caroot and stick, di satu sisi merangkul dengan insentif tetapi di sisi lain meng(h)ajar. Persoalan dari model pendekatan seperti ini adalah pada kesulitan untuk menetapkan bagaimana keseimbangan dapat dijaga agar tidak ada perlawanan yang tidak perlu (Laksono, 2011).

Di sisi lain operasi koteka; korupsi yang merajalela semasa Orde Baru dan dilanjutkan hingga saat ini oleh pejabat-pejabat Papua; pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dalam proyek-proyek operasi militer, polisi, dan intelejen; apropriasi tanah dan sumberdaya alam yang gila-gilaan; penggusuran untuk pembangunan; ditambah lagi dengan arus pendatang yang dramatis; merebaknya bisnis pelacuran dan penyebaran HIV/AIDS telah meminggirkan orang Papua daripada merangkulnya. Khusus persolan migrasi dari para para pendatang ke Papua Widjojo et al (2008:11) mengungkapkan bahwa pada tahun 1959 jumlah pendatang di Papua tidak lebih dari 2%, tetapi angka yang mengejutkan dan melonjak tinggi terjadi pada tahun 2000 telah menjadi 35% dan tahun-tahun berikutnya, khususnya di tahun 2011 sudah diperkirakan akan mencapai 53,5%. Daftar korban peminggiran orang Papua itu dapat panjang sekali, sehingga menutup/melampaui niat dan tindakan baik untuk mempertautkan (engaging) orang-orang Papua secara bermartabat dan sederajat dengan orang-orang Indonesia lainnya ke dalam satu gerakan pembangunan nasional. Di tengah kondisi itulah reproduksi cara berpikir (perspektif) kolonisasi masih tumbuh subur yang semakin menyingkirkan martabat dan kedaulatan rakyat Papua untuk “memimpin dirinya sendiri”.

I NGURAH SURYAWAN
Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari Papua Barat.