Suasana kericuhan di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Manokwari setelah hakim pra peradilan menolak Pra Peradilan dugaan korupsi pengadaan rumput laut nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Manokwari yang diajukan RYR.

Ricuh, Sidang Putusan Pra Peradilan Dugaan Korupsi Rumput Laut

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Pengadilan Negeri Manokwari, kemarin, menolak Pra Peradilan dugaan korupsi pengadaan rumput laut nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Manokwari yang diajukan RYR dengan pihak termohon Polda Papua Barat.

Buntut penolakan tersebut membuat situasi di luar ruangan sidang ricuh. Keluarga RYR menganggap putusan tersebut tidak adil kemudian mengamuk. Saat itu ruang sidang dijaga oleh aparat Brimob. Keluarga RYR menganggap hakim mengabaikan sejumlah foto dan dokumen pengadaan yang diajukan dalam persidangan.

Kuasa Hukum RYR  Emilianus Jimmy usai sidang mengatakan kecewa dengan putusan tersebut. Ia mengatakan jika hakim menganggap pengadaan rumput laut tersebut fiktif harusnya pejabat pembuat komitmen PPK juga dijadikan tersangka.

“Sebab mereka selaku penanggungjawab kegiatan. Ini kan aneh, kok malah pihak ketiga yang pertama jadi tersangka,” kata Jimmy.

Ia juga mengaku merasa aneh sebab PPK, bendahara serta panitia penyedia barang sudah menyatakan bahwa pengadaan rumput laut tersebut tidak fiktif. BPK ia mengklaim juga telah menyatakan bahwa tidak terdapat dugaan kerugian negara.

“Tapi kita kaget karena hasil pemeriksaan BPKP Papua Barat menyatakan pengadaan ini terdapat kerugian negara sekitar Rp 136 juta. Ini diperoleh dari mana lagi, sebab berdasarkan data BPKP tersebut sehingga Pra Peradilan kami di tolak oleh pengadilan,” kata dia.

Jimmy mengaku telah menerangkan kepada penyidik bahwa kliennya hanya mengerjakan satu paket pekerjaan tersebut, termasuk meminta penyidik untuk melihat lokasi pengadaan rumput laut itu, namun enggan ditanggapi.

“Kami tetap akan melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan kasus ini kepada KOMNAS HAM maupun ke DPRD agar mempertanyakan hasil audit BPKP yang kami nilai merugikan klien kami,” kata dia.

Secara terpisah Direktur Reserse Kriminal Khusus Direkrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Parlindungan Silitonga mengatakan penolakan hakim atas gugatan Pra Peradilan RYR sudah jelas.

“Kita sudah memiliki 3 alat bukti. Hakim menolak gugatan tersebut didasarkan pada alat bukti yang kami kantongi,” kata Silitonga.

Ia mengatakan pasca putusan hakim Pra Peradilan kepolisian akan menjadikan RYR sebagai tersangka. Ia mengaku telah menetapkan AS dan FS sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Sementara itu, aksi protes keluarga RYR yang kebanyakan ibu-ibu di pengadilan Negeri Manokwari, berlanjut ke markas Polda Papua Barat. Disana massa menemui Wakapolda Papua Barat dan meminta untuk menghadirkan hakim dan penyidik untuk meluruskan persoalan ini.

Proyek pengadaan rumput laut tersebut dikerjakan melalui APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2014 dengan nilai Rp 150 Juta sesuai daftar pengguna anggaran (DPA) 2014. Kasus tersebut baru di buat laporan polisi pada November 2015. |ADLU RAHARUSUN