Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi melakukan peletakan batu pertama pembangunan RSU Provinsi Papua Barat di Bumi Marina, kemarin. Pembanguna RSU tersebut menelan biaya RP. 800 miliar dalam dua tahun anggaran.

RSU PROVINSI MULAI DIBANGUN, TELAN ANGGARAN 800 MILIAR

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi Rabu (16/9/2015) melakukan peletakan batu pertama pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat di Bumi Marina, Manokwari.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan mengatakan, rencana pembangunan RSU tersebut sudah dimulai sejak 2009. Ini berdasarkan surat permohonan 591/422/BPD/2009 tanggal 6 Mei 2009 Gubernur kepada Bupati Manokwari.
Rumah sakit rujukan ini dibangun diatas lahan seluas kurang lebih 13,3 hektar milik Richard Gono Hartono yang semual diperoleh dari Barends Mandacan (Alm) berdasarkan surat jual beli tanah 2 Januari 1972.

Lahan seluas 13,3 hektar ini dibagi dengan pemanfaatan lahan 12,3 hektar untuk infrastruktur rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, lahan terbuka hijau 60%, parkiran dan 1 hektar untuk jalan lingkar luar.
Sedangkan akses khusus jalan masuk seluas 1.920 meter persegi atau 12 x 160 meter dibebaskan Dinkes tahun 2014 dari keluarga Yakomina Mandacan.
Dikatakan, perencanaan rumah sakit baru dilaksanakan 2014. Yang dikerjakan 4 perusahaan yaitu PT Bakti Persada, Konsultan Managemen Kontruksi adalah PT Retno Harsyirindi

Konsultan, T Parigrhaha Konsultan, PT Hasta Perkasa Konsultan dan PT Bhakti Persada.
Sedangkan konsultan managemen adalah PT Mitraduta Harimurti. Unuk Analisa dampak lingkungan dilaksanakan Bapeldada tahun 2014 dengan konsultan Amdal PT Mitra Hijau Indonesia.

Rencana pembangunan infrastruktur tahap pertama tahun 2015 dikerjakan PT. Hutama Karya yang terdiri dari 11 bangunan instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, gedung utama atau administrasi, instalasi bedah central, Instalasi Intensive Care Unit (ICU), Intalasi Cardiac Care Unit (ICCU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Lantalasi Radiologi, Intalasi Obstetri dan Ginekologi, instalasi rawat inap anak dan neonatal, instalasi rawat inap penyakit dalam, dan intalasi rawat inap bedah.

Sedangkan total seluruh bangunan yang akan dibangun dalam maket adalah 52 bangunan. Untuk pembangunan akses khusus jalan masuk dan jalan luar dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat tahun 2015.
Pembangunan RSU Papua Barat ini ditargetkan dua tahun anggaran, tahun 2016 sudah selesai. Anggaran pembangunan bersumber DPA APBD Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp 800,1 miliar lebih untuk membiayai infrastruktur bangunan, taluk, timbunan dan pagar pembatas.

Sementara itu, Gubernur papua Barat Abraham O Atururi dalam sambutannya menyampaikan, kesehatan dan pendidikan dalah termasuk urusan wajib pemerintah sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, sehingga pemerintah baik provinsi dan kabupaten wajib untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki dalam upaya pembangunannya.

Meskipun sudah tersedia 16 rumah sakit di sembilan kabupaten di Papua Barat baik milik pemerintah daerah maupun swasta, tapi empat rumah sakit di antaranya masih setingkat kelas C dan selebihnya masih kelas D ataupun bahkan belum ditetapkan kelasnya.
“Saya mendorong semua rumah sakit yang ada di Papua Barat untuk berupaya keras meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasi rumah sakit. Salah satunya yang patut diapresiasi adalah RSUD Scholoo Keyen Kabupate Sorong yang telah berhasil meraih akreditasi rumah sakit (KARS).

Saat ini Papua Barat belum memiliki rumah sakit kelas B yang memiliki subspesialistik pelayanan, sehingga tidak jarang pasien dirujuk ke luar Papua Barat. Ini tentunya tidak efektif dan tidak efisien secara waktu, tenaga, pembiayaan, dan juga dari pertimbangan medis.

“RSU provinsi kelas B sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga tersier diperlukan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Papua Barat. Setelah dipersiapkan sekian lama maka kita patut berbahagia karena hari ini kita dapat menyaksikan dimulainya pembangunan. Saya meyakini kita semua merindukan kehadiran rumah sakit ini bukan sebagai kemegahan semata, namun sebagai bukti nyata pemerintah Provinsi Papua Barat memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua Barat dibidang kesehatan,” ujar gubernur.

Gubernur menambahkan, gedung ini masih perlu dilengkapi dengan alat kesehatan sumber daya manusia kesehatan, dan non kesehatan manajemen professional dan dana operasional. Semua itu juga harus dipersiapkan, agar RSU bisa segera dioperasionalkan. “Saya meminta agar pengelolaan dan pemanfaatan dana yang ada dapat dilakukan dengan akuntabel,” katanya gubernur berpsesan. |DINA RIANTI