Protes petugas medis ruang bersalin RSUD Manokwari yang ditempelkan pada banner berukuran besar di pintu masuk utama ruang bersalin RSUD Manokwari, Jumat (1/12). Mereka menyatakan tidak akan memberi pelayanan hingga ada klarifikasi dari media yang menempatkan berita soal dugaan Pungli ibu melahirkan di RSUD, pada berita utama media tersebut.

Ruang Bersalin RSUD Manokwari masih dipalang

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pelayanan di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari hingga hari keempat, Jumat (1/12), masih lum puh, menyusul aksi mogok para bidan yang tidak terima dengan pemberitaan sebuah media massa lokal, mengenai dugaan Pungli di unit tersebut.

Cahaya Papua yang memantau keadaan unit tersebut, Jumat, masih mendapati pintu masuk ruangan tersebut, dipalang melintang menggunakan sejumlah batang bambu. Di pintu ruang bersalin, juga terdapat tulisan pada secarik kertas yang berbunyi, “Bayar nama baik Bidan 1 M dulu baru buka palang.”

Sementara di dinding samping pintu, terdapat tulisan pada kertas plano berisi alasan para bidan menutup layanan publik vital tersebut. Tulisan pada kertas plano itu berisi pemberitahun yang berbunyi, “Kepada masyarakat Manokwari dan sekitarnya, sehubungan dengan pencemaran nama baik petugas ruang bersalin yang tertera di salah satu koran lokal tanggal 24 September 2017, maka kami petugas ruang bersalin tidak menerima pelayanan dalam bentuk apapun sampai ada klarifikasi dari koran yang bersangkutan.” Untuk melengkapi aksi para bidan tersebut, ditempatkan sebuah tempat tidur persis di depan pintu unit tersebut.

Palang di unit bersalin RSUD Manokwari, dimulai sejak Selasa lalu, setelah muncul berita utama di sebuah media lokal yang menyoroti dugaan Pungli ibu melahirkan di RSUD Manokwari.

Dalam berita tersebut (yang juga ditulis media lain dengan judul berbeda) yang dikutip dari pernyataan Ombudsman Papua Barat, dugaan Pungli yang terjadi dalam persalinan bervariasi antara Rp. 3,5 sampai 15 juta.

Kesimpulan Ombdusman tersebut didapat dari hasil survei (sampel) dan kajian publik tentang proses persalinan di 3 RSUD di Papua Barat yakni Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Hasilnya, di RSUD Manokwari menurut Ombudsman, ditemukan dugaan praktek Pungli yang juga menyasar peserta BPJS, sementara di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong praktek itu tidak ditemukan.

Ombudsman mengatakan, contoh praktek Pungli seperti pampers (dibutuhkan saat pasien pendarahan) yang digambarkan tidak tersedia di unit bersalin, namun tersedia di apotik RSUD. Namun karena jarak apotik yang jauh dari unit persalinan, pasien disarankan oleh petugas untuk membeli pampers yang dijual di unit tersebut.

“Jualnya itu tiga kali lipat dari harga di apotik. Jadi, mereka memanfaatkan situasi dengan memperdagangkan pampers,” kata Kepala Ombudsman perwakilan Papua Barat Norbertus, seperti dikutip Tabura Pos.

Norbertus yang dihubungi Cahaya Papua Kamis, mengatakan pihak Ombudsman telah menyerahkan laporan tersebut ke tim Saber Pungli. “Dalam pertemuan Tim Saber Pungli, hasil kajian ini sudah kami sampaikan dan menjadi perhatian,” katanya. “Kedepan, laporan masyarakat langsung akan ditindaklanjuti,” tambah Norbertus.

Direktur RSUD Manokwari dr. Firman yang dihubungi, Jumat, mengatakan, dirinya sebenarnya telah meminta palang tersebut dibuka. Firman mengatakan, jika palang belum juga dibuka, masih tersedia pelayanan darurat persalinan. “Tetap ada pelayanan yang darurat akan dilayani dan kalau melahirkan biasa cukup di Puskesmas,” kata Firman.

Saat dimintai tanggapan mengenai berita terkait rekomendasi Ombudsman Papua Barat soal dugaan Pungli di unit bersalin, Firman mengatakan dirinya telah memberikan klarifikasi.

“Saya sudah tanggapi, baca di Tabura. Mereka kan punya data, dibacalah konfirmasi baik-baik menurut bidan bagaimana,  menurut Ombudsman bagaimana, itu penjelasan saya, ” Firman.

Dalam klarifikasi pihak RSUD seperti dikatakan Firman, dikatakan pernyataan Ombudsman tidak seluruhnya benar. Selama ini, peserta BPJS-KIS, Askes, rujukan orang asli Papua yang ditangani RSUD Manokwari menurut Firman tidak dipungut biaya.

“Bahan-bahan yang disebutkan Ombudsman seperti pampers, underpad/duk untuk alas ibu, peralatan bayi tidak disediakan atau diperjualbelikan oleh rumah sakit, tapi barang tersebut harus disiapkan oleh pasien sendiri,” tambah Firman.

Menurutnya, penilaian Ombudsman tentang adanya pungli tidak sepenuhnya benar, karena mungkin saja pungutan dilakukan oleh oknum, bukan atas nama institusi rumah sakit.

Sementara bagi pasien swasta, menurutnya, dikenakan biaya sesuai Perda Retribusi Rumah Sakit tahun 2017, yang pembayarannya dilakukan melalui Sistem Management Informasi Rumah Sakit (SIMRS), yang terhubung langsung ke Bank Papua.

Sistem tersebut telah berlaku selama 3 tahun. Menurut Firman jika ada tagihan di luar sistem tersebut tidak menjadi tanggungjawab manajemen RSUD Manokwari.

Sementara itu, sesuai pantauan Cahaya Papua Jumat sore, meski menyatakan ruang bersalin ditutup, namun nyatanya unit tersebut masih membuka layanan kepada pasien yang dianggap darurat. Terdapat beberapa pasien menempati ruang tersebut. Bidan juga terlihat di depan lobi utama ruang bersalin.

Pada hari yang sama, juga masih terpampang tulisan pada sebuah banner berukuran besar di pintu masuk utama menuju ruang bersalin, yang memprotes pemberitaan sebuah media massa lokal. Para bidan menyatakan akan memberikan pelayanan kalau media tersebut mengklarifikasi pemberitaan mereka.

Petugas medis unit bersalin yang coba dimintai komentar tak bersedia berbicara kepada pers. Mereka mengaku tidak berwenang mengeluarkan pernyataan publik. (mar/*)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: