Jumpa pers Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara bersama Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam acara World Press Freedom Day 2017 di JCC Jakarta. Hadir wartawan dalam dan luar negeri.

Rudiantara : Pemerintah Menjamin Kemerdekaan Pers

JAKARTA, Cahayapapua.com— Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan, pemerintah tetap menjamin kemerdekaan pers di Indonesia, sepanjang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

“Di Indonesia tidak ada batasan terhadap pers. Namun tentunya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, tidak memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa dan menfitnah,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara usai memberikan materi dalam World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Selain itu, Rudiantara juga meminta semua pihak bersama melawan berita hoax. Media massa juga diminta berperan memerangi berita hoax. Karena hoax bukan hanya menjadi persoalan nasional, tetapi hoax sudah menjadi perhatian internasional.

Bahkan menurut Rudiantara, juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia telah meminta PBB untuk membuat strategi melawan hoax. “Minggu lalu saya baca berita, juru bicara kementerian luar negeri Rusia, meminta pada PBB untuk membuat strategi melawan hoax,” jelas Rudiantara.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo juga menegaskan kebebasan pers di Indonesia sangat baik. Ini ditandainya dengan tidak sedikitnya berdirinya media di tanah air yang mencapai 47.000 media massa.

Lanjut Yosep, dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day 2017 oleh Unesco dari tanggal 1-4 Mei 2017 karena Indonesia akan menjadi rol model kebebasan pers dunia. Ini tentunya suatu penghargaan terhadap pers tanah air.

Menyangkut masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, dimana tahun 2016 tercatat 78 kasus, dimana yang masuk laporannya ke Dewan Pers hanya 4 kasus, menurut Yosep, karena tidak adanya laporan dari yang bersangkutan, dan kebanyakan sudah berdamai.

“Dewan pers tentu tidak bisa melarang mereka untuk berdamai.  Namun kita mengimbau kepada jurnalis yang mengalami kekerasan, selain melaporkan ke Kepolisian juga melaporkan ke Dewan sehingga bisa mengawal proses hukumnya,” ujar Yosep.

Ditambahkan Yosep, Dewan Pers mendorong kekerasan terhadap wartawan diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian. Pada HPN di Ambon, Dewan Pers telah melakukan MoU dengan Panglima TNI dan memperbarui MoU dengan Kapolri terkait upaya itu.

Perlu diketahui World Press Freedom Day diikuti 1.300 jurnalis dari dalam dan luar negeri. Hari ini rencana puncak kegiatannya, yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. (BM)

Tinggalkan Balasan