Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

Rumah Dinas DPRPB Dinilai Tak Layak Huni

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta meninjau rumah dinas anggota DPR Papua Barat. Terbatasnya fasilitas membuat Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Sanusi Rahaningmas, menilai 41 unit rumah dinas itu tak layak huni.

Rumah tersebut, kata Sanusi, tidak memadai karena dapurnya sempit dan tak dilengkapi alat-alat meubeler. Listrik dan air juga ditanggung sendiri oleh penghuni.

“Masih ada rumah yang tidak ada garasinya. Kamar mandi sempit, airnya tidak ada. Setiap minggu kami harus membeli air,” ucapnya Kamis (6/11/2014) saat ditemui CAHAYAPAPUA.com di kantor DPRPB.

Sanusi juga mengaku bingung menyusul adanya dualisme peraturan gubernur terkait tunjangan perumahan ini. Yakni Pergub Nomor 7 dan Pergub Nomor 7 A. Dua peraturan tersebut sama-sama tentang tunjangan perumahan, bedanya dalam pergub nomor 7 tunjangan perumahan tidak dirinci lengkap, sementara pergub nomor 7 A tunjangan perumahan dirinci dalam beberapa item diantanya, listrik, air, rumah tangga, koran, pembantu dan sebagainya.

Selain itu, belum semua anggota DPR PB periode 2014-2019 menghuni rumah dinas sebab masih ada kurang lebih 5 anggota DPRPPB periode lalu yang belum mau keluar. Mereka beralasan bahwa  banyak uang pribadi yang sudah dikeluarkan untuk melengkapi fasilitas dirumah tersebut.|TOYIBAN

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan