Sidang kasus dugaan korupsi di kantor Otoritas Bandara Rendani Manokwari yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Papua Barat, Kamis (20/11/2014). Foto: CAHAYA PAPUA.com | Takdir

Saksi Kasus Otoritas Bandara Manokwari Mengaku Terima Uang Perjalanan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Sidang dugaan korupsi di kantor otoritas Bandara Rendani berlanjut, Kamis (20/112014). Dalam keterangan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Papua Barat, saksi Gatot, selaku pejabat panitia lelang proyek pengadaan sarana di kantor Otoritas Bandara Rendani Manokwari tahun 2012 mengaku hanya menerima aliran dana untuk perjalanan dinas ke Jakarta.

Selain dana perjalanan dinas, saksi sama sekali tidak pernah menerima dana dari kedua terdakwa. Sedangkan untuk sejumlah proyek pengadaan di kantor Otoritas Bandara Rendanai Manokwari, pembuatan Harga Perkiraan Sementara (HPS) untuk pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yakni, terdakwa Jonar Simamora.

Dijelaskan, saksi hanya dilibatkan dalam pekerjaan proyek umum. Untuk proyek khusus, saksi tidak pernah dilibatkan selaku pejabat panitia lelang. Ungkap saksi di hadapan Ketua Majelis Hakim Maryono, SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jhon Ilef M, SH Farkhan Djunaedi, SH, serta Penasehat Hukumnya (PH) terdakwa sendiri, Demianus Wanay, SH.

Usai mendengar keterangan saksi, panasehat hukum kedua terdakwa Demianus Wanay, SH, meminta Ketua Majelis Hakim memanggil saksi Nilawati sebagai staf bendahara pengeluaran di kantor Otoritas Bandara Rendani Manokwari. Pemanggilan untuk mempertanyakan adanya kontrak kerja yang telah ditandatangi serta dibuat oleh saksi. Sebab sidang kali ini saksi tidak hadir.

Atas permintaan itu, ketua majelis hakim meminta JPU untuk menghadirkan saksi Nilawati pada persidangan, pekan depan. JPU menyampaikan akan kembali mencoba melakukan pemanggilan ulang terhadap saksi.

Atas keterangan yang disampaikan JPU, Ketua Majelis Hakim akhirnya menunda sidang hingga pekan depan, dalam agenda yang sama, pemeriksaan saksi.

Sedangkan dalam surat dakwaan terdakwa Samsong Laulang dan Jonar Simamora, JPU merincikan sejumlah item pengadaan barang dan jasa di kantor otoritas bandara, di antaranya, pengadaan unit notebook, pengadaan komputer dan printer, pengadaan paket pemeliharaan gedung kantor berdasarkan perlengkapan sosialisasi dan rumpchek, pengadaan ATK dan perlengkapan sosialisasi, pengadaan bahan tupoksi untuk rumphcehk, pengadaan kegiatan bahan dan perlengkapan diklat dengan nilai total senilai Rp. 564.651.880.

Dari sesimpulan berdasarkan kegiatan belanja dan modal tahun 2012 pada kantor Otoritas Bandara Rendani wilayah IX Manokwari, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 564.651.880.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa diancam pasal 2 dan 3 ayat 1 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. |TAKDIR

 

EDITOR: BUSTAM

Tinggalkan Balasan