ilustrasi_Dugaan Korupsi

Salmon Mengaku Diancam Jika Tak Teken Dokumen

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rehabilitasi dan Lahan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Wondama, Salmon Weyai, Rabu (17/2), ‘bernyanyi’ di pengadilan.

Dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi rehabilitasi lahan dan hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2013, Salmon membeberkan telah diancam akan dicopot dari jabatan jika tak menandatangani dokumen kemajuan pembangunan kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan tahun anggaran 2013 di Dishut Teluk Wondama.

Salmon dipanggil sebagai saksi kasus yang mendudukkan Mulyono Herlambang selaku KPA Dinas Kehutanan Wondama dan Haji Safarudin Sele selaku Direktur CV Celebes Perkasa sebagai terdakwa.

Selain mengaku diancam, kepada hakim yang diketuai Alexander Tetelepta, SH.,MH, PPTK, Salmon mengaku tidak tahu pasti soal dokumen kontrak kegiatan tersebut. “Saya hanya diminta tandatangan,” ucapnya kepada hakim.

Ia juga mengatakan tanda tangannya yang tertera pada dokumen SPPLS adalah palsu sebab ia merasa tidak pernah menandatanganinya.

Atas pernyataan tersebut, Mulyono Herlambang yang duduk di kursi terdakwa kontan membantah. Terutama soal adanya ancaman pencopotan Salmon dari jabatan PPTK. “Pemaksaan tandatangan itu tidak benar, pemalsuan juga tidak benar. Ancaman juga tidak benar,” tangkis Mulyono.

Sebelumnya, aparat kejaksaan menahan Mulyono Herlambang dan Safaruddin Sele di Lapas Kelas IIb Manokwari. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan terdapat kerugian Negara sekitar Rp 200 juta lebih. Namun, tersangka beberapa waktu lalu telah mengembalikan kerugian negara ke kas negara.

Dalam tahun anggaran 2013, Pemda Teluk Wondama mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 Milyar untuk pengadaan sejumlah bibit untuk ditanam diatas lahan seluar 70 hektar. Ada tujuh kelompok yang dibentuk untuk menanam bibit-bibit tersebut.Masing-masing kelompok menanam bibit dengan luas areal 10 hektar.

Sayangnya tak semua lahan ditanami bibit pohon sebagaimana kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Selain itu ditengarai ada dugaan penggelembungan anggaran dalam pembelian bibit pada proyek ini. |HENDRIK AKBAR