Ilustrasi

Samsat belum terima Pergub penghapusan tunggakan pajak

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau UPTD Samsat Kabupaten Manokwari, menyatakan, sampai saat ini masih menerapkan peraturan pajak terhadap kendaraan bermotor seperti yang berlaku.

Kepala UPTD Samsat Manokwari Yan Rukka, Kamis (5/10), menegaskan, penerapan peraturan pajak tersebut tetap berlaku karena sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pemberitahuan yang dimaksud Rukka adalah Peraturan  Gubernur Papua Barat nomor 12 tahun 2017 tentang penghapusan atau pengurangan sanksi denda pajak kendaraan bermotor.

Dalam peraturan tersebut, gubernur Papua Barat memberi keringanan kepada pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan 1 sampai 2 tahun, berupa penghapusan denda tunggakan pajak.

Sementara yang menunggak tiga sampai lima tahun hanya dibebani membayar denda pajak untuk satu tahun. Penunggak enam sampai sepuluh tahun dibebani membayar denda pajak hanya untuk tiga tahun.

Dalam Pergub tersebut, Pemprov Papua Barat juga menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pergub dibatasi waktu atau hanya berlaku dari 2 Oktober sampai 30 November 2017.

Rukka mengatakan pihaknya masih akan tetap memberlakukan denda terhadap penunggak pajak karena mereka belum menerima pemberitahuan resmi.

“Kami belum menerima surat edaran atau SK gubernur terkait penghapusan denda pajak dimaksud. Jika itu ada, mulai terhitung dari kapan saya belum tahu pasti. Intinya belum ada penyampaian surat resmi dan koordinasi dari dinas terkait, ” ujar Rukka kepada Cahaya Papua.  Ujarnya.

Sementara itu sesuai pantauan Cahaya Papua, tak banyak pemilik kendaraan bermotor di kantor Samsat Manokwari, Kamis, yang mengetahui penghapusan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor. (CR80)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: