Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen Hinsa Siburian mengunjungi Teluk Bintuni, kemarin (Jumat, 25/09/2015).

Samuel Resmi Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan di Bintuni

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Panglima Daerah Militer XVII Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian, mengatakan, Semuel Jitmau, oknum anggota TNI yang menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Ny Frelly dan dua anaknya di Teluk Bintuni, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pernyataan ini disampaikan Pangdam dalam kunjungannya ke Teluk Bintuni, Jumat (25/9). “Saat ini SJ sudah tersangka, bukan terduga,” kata Pangdam kepada wartawan.

Semuel saat ini sudah diamankan di POMDAM Jayapura, Papua untuk diproses lebih intensif. Meskipun demikian, Pangdam mengatakan, penyidikan kasus ini tetap dilakukan oleh jajaran Den POM Sorong.

Untuk motif pembantaian, Pangdam mengaku belum mengetahui karena dikatakan merupakan ranah dari penyidik. “Itu tentu ranahnya penyidik. Yang kita ketahui, malam sebelum kejadian SJ bersama lima orang temannya minum-minuman keras. Apakah karena pengaruh itu, nanti POM yang menyelidik, saya tidak bisa membuat pernyataan yang tentu bukan bidang saya,” ujarnya.

Dikatakan sejak kasus ini mencuat, ia telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan kerja sama yang baik dengan kepolisian karena kasus ini terbilang kasus yang cukup berat dan serius. “Ini tentu bukan kasus yang mudah saya katakan, tapi karena keseriusan semua pihak dari teman-teman polisi sehingga kasus ini bisa seperti sekarang. Saya rasa kita serahkan saja sesuai proses hukum yang sedang bergulir dengan menganut azas praduga tak bersalah,” jelasnya.

Menurutnya, setelah diketahui adanya dugaan pelaku mengarah ke oknum militer maka pihaknya telah menyerahkan kasus ini sesuai proses hukum yang berlaku di militer. “Saya tidak bisa memvonis itu, karena yang memvonis adalah hakim militer jika diajukan ke pengadilan. Kalau terbukti, jika sanksinya dipecat itu terlalu ringan, tapi biarlah hakim militer yang tentukan. Inikan kasus yang sangat berat,” akunya.

Pangdam menghimbau masyarakat agar tenang dan menyerahkan kasus ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan berlaku di militer. Ia berjanji proses hukum kasus ini akan ditangani secara transparan. “Saya harap masyarakat sabar menunggu prosesnya. Kami sangat prihatin dan sangat berduka cita,” lanjutnya.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Pangdam berjanji akan melakukan pembinaan ke dalam seraya berharap masyarakat untuk tenang dan bersabar mengikuti proses ini. Ia menginginkan agar kasus ini cepat dengan maksimal.

Pangdam juga mengatakan bahwa tersangka adalah oknum pribadi bukan satuan, meskipun ia merupakan anggota TNI aktif. Menurutnya selama ini kesatuan tersangka yaitu Kompi E Bintuni telah membantu dalam proses pengungkapan kasus ini.

“Kalau bicara masalah hukum ini berlaku untuk oknum. Saya terima kasih mereka membantu, kompi membantu dalam proses ini sehingga bisa kerja sama dengan polisi, dan tidak usah termakan isu. Ini masalah oknum dan pribadi orang per orang. Oknum ini anggota Kompi, tapi kalau sudah masalah hukum adalah urusan pribadi yang harus dipertanggung jawabkan,” ungkapnya. Ia menghimbau anggota Kompi E agar tetap mempertahankan kedisiplinan, menjaga keharmonisan TNI, Polri maupun Pemda.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan dirinya tidak akan melindungi oknum-oknum TNI yang melanggar hukum. “Saya sudah berkomitmen, kalau ada TNI yang terlibat dalam hal seperti itu (melanggar hukum dan perbuatan negatif), kami akan proses,” ucapnya seusai penyematan Brevet Komando di Markas Kopassus, Cijantung, Jumat kemarin.

Mulyono mencatat ada sejumlah kasus kriminal yang diduga melibatkan oknum TNI. Seperti di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Agustus lalu. Diduga oknum TNI terlibat dalam pembunuhan seorang ibu bersama tiga anaknya. “Kami sudah selidiki dan ada kecenderungan personel kami terlibat,” ujarnya seperti dikutip tempo.

Secara terpisah, Penasehat Hukum Semuel Jitmau Yan Christian Warinussy mengaku sangsi jika kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Warinussy yang dihubungi Cahaya Papua, Jumat siang (25/9), mengatakan, keraguannya didasarkan pada belum adanya pemberitahuan dari penyidik kepada pihaknya mengenai penetapan status Semuel sebagai tersangka.

“Kami berhak mengetahui setiap perkembangan dan mendampingi klien kami dalam setiap tahap pemeriksaan. Demikian halnya jika ada penetapan atau peningkatan status klien kami dari saksi menjadi tersangka. Tapi hingga sekarang kami belum dapat pemberitahuan apa-apa dari pihak penyidik,” kata Warinussy via hubungan telepon. |ARI MURTI | PATRIX B TANDIRERUNG