Gustaf Manuputty

BINTUNI, Cahayapapua.com— Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk keempat kalinya mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggungjawaban keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2013 -2016. 

Namun sayang prestasi tersebut tercoreng dengan belum diselesaikannya tindaklanjut temuan BPK atas laporan pertanggung jawaban keuangan di masing -masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Plt. Sekretaris Daerah, Gustaf Manuputty, saat memberikan arahan pada apel gabungan Senin (30/10), di lapangan upacara kantor bupati, SP 3, Distrik Manimeri, mengatakan sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh BPK yakni 31 Oktober tahun ini, masih ada sejumlah OPD yang juga belum menyelesaikan tindak anjut temuan BPK. Untuk itu, sebagai pimpinan ia menginstruksikan kepada OPD agar segera menyelesaikan dan terus berkoordinasi dengan Inspektorat.

“Saya sampaikan bagi OPD yang mendapat surat tindaklanjut Inspektorat supaya ditindaklanjuti, batas bulan ini tanggal 31, hari ini evaluasi tindak lanjut di Jayapura,” kata Asisten I, dihadapan ratusan ASN yang hadir.

Menurut Manuputty, temuan BPK yang belum diselesaikan ini bukan hanya pada tahun anggaran 2016 saja, namun tahun -tahun sebelumnya juga.

“Bapak wakil bupati ada tugas dinas bersama Inspektorat untuk mengikuti rapat evaluasi tindaklanjut. Untuk diketahui terkait tindak lanjut bukan untuk 2016, tetapi lihat nanti didalam tindak lanjut itu bukan saja tahun 2016, tahun -tahun sebelum 2016,” ujarnya.

Manuputty mengatakan jika tidak kunjung diselesaikan tahun ini, laporan temuan hasil pemeriksaan BPK akan terus menjadi beban di masing -masing OPD.

“Kalau itu tidak diselesaikan itu terbawa di OPD masing -masing, dan lembaran pertanggungjawaban hasil pemeriksaan itu nanti terbawa terus. Saya minta menjadi perhatian bagi OPD, jangan beranggapan itu karena pejabat yang lama, tapi tanggungjawab anda untuk menyelesaikan,” tegas Plt Sekda.

Sebelumnya, September lalu Bupati Teluk Buntuni, Petrus Kasihiw memerintahkan kepada seluruh OPD agar segera menjawab ‘surat cinta’ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Papua Barat terkait dengan Laporan pertanggungjawaban keuangan.

Perintah ini disampaikan Bupati melalui Plt. Sekda Gustaf Manuputty ketika memimpin apel pagi upati, SP 3, Distrik Manimeri, Senin (18/9).

“Diharapakan kepada OPD yang mendapatkan isitilah kita ‘surat cinta’ dari Inspektorat yang ditandatangani wakil bupati supaya ini diperhatikan, yaitu tindaklanjut pemeriksaan anggaran 2016. SKPD yang belum jelas agar segera menghubungi Inspektorat karena waktu 60 hari yang diberikan sudah akan habis,” kata Gustaf.

Sementara itu Kepala Inspektorat, I Wayan Sidia yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengakui soal isi surat dari BPK dimana hal ini merujuk pada tindaklanjut BPK tahun 2016 yang bersifat administrasi dan setoran kelebihan pembayaran.

“Soal administrasi ada teguran dan perbaikan. Soal setoran kelebihan pembayaran tidak harus 100 persen langsung tapi bisa dikembalikan dalam bentuk mencicil,” katanya.

Namun ditanya soal berapa banyak OPD yang mendapat surat dari BPK ini, Wayan mengaku sebagian besar OPD, dimana nilai kisaran kelebihan pembayaran berkisar ratusan juta.

Ditanya soal apakah akan ada sanksi hukum bagi OPD yang tidak menyelesaikan perintah BPK ini, dia mengatakan akan melaporkan kepada Bupati dan tentunya prestasi buruk OPD ini akan menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam hal persetujuan program kegiatan maupun jabatan. (art)

Leave a Reply