Ketua LMA Sumuri Rafael Sodefa, berbicara dalam rapat kooordinasi rencana konsultasi publik studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pengembangan Kasuri Block Genting Oil Kasuri PTE LTD di Teluk Bintuni, Jumat (31/3). LMA menilai Genting Oil belum melunasi sewa pakai tanah adat yang telah digunakan sejak 2008.

Sasi adat dicabut, Genting Oil mulai sosialisasi penyusunan Amdal 

BINTUNI, Cahayapapua.com— Setelah sasi adat dibuka Mei 2017 lalu, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL) mulai melakukan tahapan sosialisasi penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di masyarakat yang berada di kampung-kampung terdampak, Distrik Sumuri, Juni lalu.

Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Syaiful A. Killian, beberapa waktu lalu mengatakan, tim penyusunan Amdal dari perusahaan Genting Oil sudah datang melapor ke pemerintah daerah yakni Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sejak 12 Juni 2017.

Genting saat itu menyatakan telah mula melakukan sosialisasi penyusunan dokumen Amdal. Dikatakannya, proses sosialisasi penyusunan dokumen Amdal yang rencananya dilakukan di beberapa kampung akan memakan waktu kurang lebih selama sepuluh hari kerja.

“Tim Amdal dari Genting Oil yang terdiri dari perguruan tinggi UNIPA, Universitas Hasanudin, dan Genting Oil sendiri sudah datang melapor. Kami juga utus dua staf untuk mendampingi sosialisasi di beberapa kampung. Rencananya sosialisasi dilakukan kalau tidak salah mulai 14 sampai 24 Juni sesuai jadwal,” kata Killian di Kantor Bupati, SP Distrik Manimeri.

Dijelaskannya, menurut keterangan dari tim penyusunan dokumen Amdal, sosialisasi ini untuk menggali pendapat, saran, dan tanggapan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen Amdal. Hasilnya disusun dalam bentuk satu draf Amdal yang rencananya akan disosialisasikan kembali ditingkat kabupaten bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, instansi terkait.

“Kemudian nanti akan disampaikan kepada publik apakah dokumen ini bisa disahkan menjadi dokumen Amdal atau masih ada kekurangan,” katanya.

Sementara selaku pemerintah, Killian menegaskan bahwa pihaknya mempunyai kewenangan sebatas menghawasi dan memfasilitasi sebagai mediasi untuk menylesaikan semua persoalan antara pihak masyarakat dan perusahaan. “Kami tidak akan mencampuri sampai kedalam. Yang penting kami mau kedua belah pihak sama-sama puas,” ujarnya.

Mantan kepala badan pemberdayaan kampung ini menambahkan, pemerintah daerah betul-betul menekankan kepada pihak perusahaan supaya penyusunan dokumen Amdal ini betul-betul disosialisasikan dan hasil kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan.

“Betul-betul digali informasi dari masyarakat bukan cuma kelas-kelas mayarakat tertentu saja tapi secara keseluruhan sampai lapisan ke bawah. Sehingga kedepan tidak timbul persoalan baru seperti di Train 1 dan 2,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Genting Oil merencanakan sosialiasi ini dan telah memasang baligho pengumuman  Nomor 236.16/LTR/GOKPL/HS tentang penyusunan dokumen AMDAL sejak 27 Maret 2017. Namun karena ada penolakan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sumuri yang telah memalang dengan memasang Sasi Adat di Camp Nagote sejak Agustus 2015 lalu, proses sosialiasi ini tertunda hingga Juni lalu.

Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan sasi adat dibuka, yang disaksikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, barulah proses tahapan sosialiasi ini dapat dilaksanakan. (art)

Tinggalkan Balasan