KAIMANA, Cahayapapua.com— Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Kaimana yang dibentuk pada Januari 2017 lalu, baru akan efektif bekerja pada Tahun 2018. Selama ini, tim yang diketuai Wakapolres Kaimana, Kompol Langgia belum bisa melaksanakan tugas karena dana operasional untuk mendukung kegiatan belum dianggarkan.

Kompol Langgia menyampaikan hal ini saat dikonfirmasi terkait sejauhmana hasil kegiatan Satgas dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Kaimana. Kepada wartawan belum lama ini, Langgia mengakui, selama ini Tim Saber Pungli Kaimana belum melaksanakan kegiatan apapun karena dana operasional belum tersedia.

Tim baru akan bekerja efektif mulai 2018, setelah usulan dana operasional telah disetujui melalui APBD Perubahan Tahun 2017. Sebelum turun ke lapangan, tim akan terlebih dahulu melakukan persiapan dan memaksimalkan koordinasi sehingga tujuan utama Satgas Saber Pungli terselanggara dengan baik. Ia juga meminta semua pihak di Kaimana, agar tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjeratnya ke ranah hukum.

Seperti diketahui, 6 Januari 2017, Bupati Kaimana Matias Mairuma melantik tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim ini beranggotakan staf Lingkup Pemkab Kaimana, Kepolisian Resor Kaimana, Kejaksaan Negeri Fakfak, tenaga ahli yang ditunjuk Bupati Kaimana, serta 8 staf administrasi yang berasal dari Inspektorat Kabupaten Kaimana.

Sesuai strukturisasi kepengurusan yang ditetapkan dari pusat, Ketua Unit Satgas adalah Wakapolres Kaimana, dibantu dua wakil ketua yakni Kepala Inspektorat dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Fakfak, serta anggota. Pengukuhan didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 180/162/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

Pembentukan Satgas Saber Pungli ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. Secara umum, tugas Satgas Saber Pungli adalah; melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. (isa)

 

Leave a Reply