Kepala Satpol PP Kabupaten Manokwari, Yusuf Kayukatui.

Satpol PP tak maksimal karena terganjal dana operasional

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Manokwari, mengaku tak bisa maksimal melaksanakan tugas dan program kerjanya lantaran terganjal minimnya dana operasioanal.

Hal ini diungkapkan Kepala Satpol PP Kabupaten Manokwari, Yusuf Kayukatui saat ditemui diruang kerjanya, Senin (18/9).

Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2010, tugas Satpol PP, selain mengamankan aset-aset Pemerintah Daerah (Pemda), juga mengawal terlaksananya sejumlah Peraturan Daerah (Perda).

“Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan (Perda) ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tapi kalau anggaran sedikit, kita tidak bisa kerja maksimal,” aku Kaikatuy.

Diapun ikut menyoroti menjamurnya bisnis Tempat Hiburan Malam (THM), seperti karaoke dan cafe yang kerap kedapatan menjual minuman keras (miras) dan diketahui tak memiliki izin yang lengkap dan bahkan perizinanannya telah melewati masa berlaku.

“Memang keberadaan usaha ini sangat meresahkan warga, karena pengunjung sering mabuk dan ujung-ujungnya ribut (berkelahi). Dan baru-baru ini,ada ladies (pelayan) di karaoke pakai baju sekolah. Menurut saya ini sudah keterlaluan,” cetusnya.

Kaikatuy mengemukakan, pengawalan terhadap Perda miras di Manokwari sebenarnya telah dimulai sejak Perda ini disahkan oleh Dominggus Mandacan, yang menjabat Bupati Manokwari saat itu. Namun semenjak kepimpinan berikutnya hingga saat ini, pengawalannya tak maksimal karena minimnya dana operasional.

“Pada jaman Bapak Dominggus Mandacan, kami rutin dianggarkan Rp. 350 juta pertahun untuk biaya operasional. Kami akan berupaya di 2018, jika pagu anggaran operasional yang kami ajukan disetujui. Rincian anggaran tersebut untuk membiayai pengawasan dan penertiban yang melibatkan TNI/Polri,” tutup dia. (cr-80) 

 

Tinggalkan Balasan