Lokasi yang baru dibuka sebagai kebun percontohan Hutan Desa Kampung Manggroholo dan Sira di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Kamis (10/11/2016). Foto: Duma Tato Sanda

Satu Dekade Berjuang, Hutan Desa Manggroholo dan Sira Akhirnya Kantongi Hak Kelola

TEMINABUAN, Cahayapapua.com— Setelah berjuang selama hampir satu dekade mempertahankan hutan mereka, masyarakat Kampung Manggroholo dan Sira di Sorong Selatan, Papua Barat, akhirnya berhasil memperoleh izin pengelolaan hutan desa.

Keberhasilan ini mencatatkan dua kampung tersebut sebagai pengelola hutan desa pertama di Tanah Papua, sekaligus sebagai harapan baru bagi perlindungan surga kekayaan hayati dunia yang kini penghancurannya telah terlihat akibat ekspansi perkebunan sawit dan bubur kertas.

Pelaksana tugas Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Niko Tike secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) untuk masyarakat Kampung Manggroholo dan Kampung Sira, Kabupaten Sorong Selatan bertempat di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Teminabuan, Kamis (9/3). SK HPHD ini sendiri berlaku hingga 35 tahun mendatang.

Prosesi penyerahan tersebut ditandai ritual adat dan tarian tradisional Tihor, Sayo, dan Salawa. Penyerahan SK tersebut dihadiri sekitar enam puluh perwakilan warga dari kampung-kampung di Lansekap Knasaimos, wilayah adat yang termasuk didalamnya kampung Sira dan Manggroholo.

“Ini bukan saja kemenangan bagi kami masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo tapi juga bagi semua masyarakat terutama di Papua yang hutannya masih sangat banyak. Kelestarian hutan bisa membuat masa depan generasi kami lebih terjamin,” ujar Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos Fredrick Sagisolo seperti siaran pers Greenpeace kepada Cahaya Papua. “Kami punya target harus menyelesaikan perluasan hak hutan desa ke semua kampung yang ada di wilayah adat Knasaimos.”

Luas kedua Hutan Desa Kampung Sira dan Manggroholo mencapai 3.545 hektar, namun ini masih di bawah lima persen dari hutan hujan di Lansekap Knasaimos yang memiliki luas 81.646 hektar. Sekitar empat suku hidup bergantung pada kelestarian hutan hujan Knasaimos.

Kawasan hutan ini mengalami tekanan akibat pembalakan liar pada kurun waktu 2004-2005. Laporan EIA bersama Telapak tahun 2005 menyebutkan bahwa penebangan kayu bernilai tinggi seperti Merbau di Papua termasuk Knasaimos, mengalir deras ke Cina dengan volume rata-rata 300 ribu meter kubik per bulan.

Kemandirian masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo tidak terlepas dari kegiatan pendampingan yang dilakukan Bentara Papua bersama Greenpeace Indonesia. Berbagai kegiatan telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu mulai dari penguatan kelembagaan desa, pemetaan partisipatif, survei potensi hutan, pembuatan rencana Hutan Desa hingga pelatihan pemanfaatan damar, gaharu dan sebagainya.

“Greenpeace mendukung skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menempatkan kedaulatan di tangan masyarakat. Hutan Papua yang kini sudah mulai berkurang akibat ekspansi perkebunan sawit harus dipertahankan. Inspirasi komitmen masyarakat Manggroholo-Sira bisa menjadi penghadang deforestasi di Papua, setidaknya bisa segera diterapkan di Knasaimos,” kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko Tike mengatakan, “Hutan itu ibarat ibu kita yang menyediakan kebutuhan hidup kita, sehingga wajib dijaga dan digunakan dengan baik, agar kebutuhan kita selalu tersedia saat ini maupun di masa mendatang. Bila hutan rusak, maka bencana akan terjadi bagi kita. Saya berharap kedua kampung ini menjadi model untuk kampung-kampung lainnya dalam rangka mendorong percepatan perhutanan sosial di provinsi Papua Barat.”

SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan No. 767/Menhut-II/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2014, Kampung Manggroholo memperoleh Hutan Desa seluas 1.695 hektar, hampir setengah dari luas kampung mereka. Sementara Kampung Sira memperoleh Hutan Desa seluas 1.850 hektar atau hampir seluruh wilayah desa seluas 2.000 hektar ini. (*/DEL)

Tinggalkan Balasan