Pengambilan sumpah janji anggota DPRD Manokwari Selatan, Selasa (30/12/2014). Foto: CAHAYAPAPUA.com |Sutanto

Satu Kursi Kosong DPRD Mansel Disoroti Warga

Sekretaris DAS Kabupaten Mansel Reno Tukon. Foto: CAHAYAPAPUA.com | Sutanto

Sekretaris DAS Kabupaten Mansel Reno Tukon. Foto: CAHAYAPAPUA.com | Sutanto

RANSIKI, CAHAYAPAPUA.com– Satu kursi kosong di DPRD Kabupaten Mansel diharapkan masyarakat segera diisi. Oleh karena itu, pimpinan partai tempat bernaung anggota dewan yang belum dilantik tersebut, diharapkan segera mensikapi persoalan ini untuk kemudian diselesaikan secepatnya.

“Pimpinan partainya harus secepatnya bersikap. Jangan buat masyarakat berasumsi macam – macam soal satu kursi kosong tersebut. Ini bukan lagi urusan penjabat bupati atau KPU atau Panwaslu,” kata mantan ketua PPD Distrik Ransiki Reno Tukon.

Sementara Sekretaris Dewan Kabupaten Mansel, Mesak Inyomusi menjelaskan bahwa kekosongan satu kursi DPRD Kabupaten Mansel adalah milik partai PDIP, sehingga dalam hal pengusulan calon anggota dewan yang dilantik nanti menjadi kewenangan partai tersebut.

“Selanjutnya yang berhak melantik anggota tambahan itu adalah ketua DPRD definitif, setelah diskusi dengan pimpinan partainya,” terangnya.

Hal senada disampaikan ketua KPU Kabupaten Manokwari Albert K. Burwos, saat dikonfirmasi wartawan usai pelantikan dewan belum lama ini.

“Satu kursi itu milik partai PDIP. Tidak masalah dipending, namun syaratnya sampai semua persoalan internal selesai, tuntas aman, damai baru dilantik selanjutnya oleh ketua DPRD definitif,” terangnya.

Ditanya penyebab belum dilantik anggota tersebut karena diduga menggunakan ijazah palsu, Burwos mengatakan pihaknya tidak punya hak mengklaim ijazah palsu atau tidak, namun lebih kepada sah atau tidaknya.

“Ijazah palsu maaf, saya tidak bisa menyatakan palsu atau tidak, tapi sah atau tidak sah. Ijazah itu diindikasikan oleh sekolah yang bersangkutan. Sekolah di Manokwari, dia (sekolah) mendapat laporan masyarakat dan kita telusuri. Suratnya ada di saya,” aku Burwos.

Terpisah Maksi Ahoren selaku ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Mansel menilai bahwa indikasi ijazah palsu bukan saatnya lagi untuk dibahas, mengingat proses verifikasi berkas sudah lewat dan kini memasuki masa pelantikan.

“Apabila hal itu dipertanyakan, lalu siapa pihak yang akan disalahkan. Apakah KPU sebagai pihak yang memverifikasi, atau Panwas selaku pengawas maupun partainya sendiri,” tanya Maksi.

Dalam kesempatan itu, Maksi juga meminta Novita Ayamseba bersabar karena menurutnya tidak ada orang yang bisa menggantikan Novita Ayamseba yang berhak menduduki kursi tersebut.

“Ini juga menyangkut kepentingan partai, kalau sampai Novita tidak dilantik, maka akan merugikan PDIP sendiri, karena sudah tidak ada calon lain di Dapil Mansel dari PDIP,” jelasnya.

Soal diatas, ketua KPU berpendapat bahwa apabila kepemilikan Ijazah palsu itu terbukti, otomatis yang bersangkutan tidak bisa dilantik dan harus diganti. Bisa dari Dapil Induk bukan lagi dari Dapil Mansel.

“Tidak boleh kalau ternyata tidak sah. Dan pengangkatan itu harus anggota dari dapil kabupaten induk antara dapil 1, dapil 2, atau 3,” tuntas Burwos. |SUTANTO

Tinggalkan Balasan