Ilustrasi

Sebagian besar pejabat malas bayar pajak kendaraan dinas

MANOKWARI, Cahayapapua.com— UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Manokwari melaporkan, sebagian besar pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, menunggak pajak kendaraan dinas mereka, yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah sering melenceng dari target. Praktek menunggak pajak kendaraan dinas tersebut terus berulang dari tahun ke tahun.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Manokwari Yan Rukka, mengatakan, kendaraan plat merah yang menunggak pajak terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat, yang jumlahnya mencapai ratusan unit.

Praktek menunggak pajak dari pejabat yang seharusnya memberi contoh kepada warga ini, menyebabkan target PAD sering melenceng, yang berpengaruh terhadap pembangunan di daerah ini.

“Ini sangat disayangkan, target pencapaian (pajak) kita sering terganjal dengan jumlah pembayaran tak maksimal, terlebih jumlah kendaraan dinas atau berplat merah kurang dalam membayar pajak kendaraan,” ungkap Yan kepada Cahaya Papua, Kamis (28/9).

“Yang jelas ada dinas di lingkungan Pemda Manokwari yang taat bayar pajak, namun sebagian besar mengabaikan dan sama sekali tidak bayar pajak kendaraanya, ” tambah Yan menjelaskan.

Yan mengatakan memasuki akhir triwulan ketiga tahun 2017, target pajak Samsat Manokwari baru mencapai 64,9 persen atau sekitar Rp. 53 miliar.

Dia mengatakan tidak bisa memastikan jumlah pasti kendaraan plat merah pada empat daerah tersebut yang tidak membayar pajak, namun ia memastikan tiap daerah yang disebutkan, memiliki tunggakan pajak.

Yan mengatakan efek sweeping yang sering dilakukan Samsat, tidak berkorelasi terhadap ketataan pejabat daerah pemilik kendaraan plat merah dalam membayar pajak, padahal pejabat publik mestinya memberi contoh kepada warga mereka.

Menurut Yan dalam sweeping, Samsat tetap menahan kendaraan pejabat daerah yang ketahuan tak membayar pajak hingga mereka melunasinya. Ini juga berlaku bagi kendaraan warga umum.

“Untuk itu kami minta kepala OPD dapat mengimbau bawahannya untuk memperhatikan pembayaran kendaraan dinas di instansi yang mereka pimpin. Ketataan membayar pajak sangat menunjang PAD,” ujarnya mengingatkan. (CR80)

Tinggalkan Balasan